Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia telah mencapai 16 persen.
Angka tersebut naik dari capaian di 2024 sekitar 14,6 persen. Namun untuk mencapai target bauran EBT 23 persen, Eniya menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan.
"Ada kenaikan signifikan untuk sampai 16 persen baru minggu lalu," kata Eniya dalam acara Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Kamis 11 September 2025.
Kenaikan ini, kata Eniya, merupakan berkat beroperasinya (commercial operation date/COD) sejumlah pembangkit hijau dalam beberapa waktu terakhir. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Demi mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, pemerintah sudah menetapkan target kapasitas pembangkit dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yaitu PLTS sekitar 108,7 GW pada 2060.
Tidak hanya itu, pada Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun 100 GW PLTS, dengan rincian 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah mengimplementasikan tiga program utama PLTS, yaitu PLTS Atap, PLTS Skala Besar, dan PLTS Terapung.
Bahkan PLTS didorong untuk mendukung kegiatan produktif, seperti irigasi pertanian, pariwisata, perikanan, layanan kesehatan (puskesmas), dan sekolah-sekolah.
"Untuk mendukung implementasi PLTS, diperlukan ketersediaan industri rantai pasok (supply chain) surya, ketersediaan Engineering, Procurement, Construction (EPC) surya di seluruh daerah, serta peningkatan kapasitas SDM, khususnya di wilayah terpencil. Bonus demografi Indonesia perlu dimanfaatkan untuk memajukan energi surya nasional," kata Eniya.
Pentingnya penambahan permintaan PLTS, kata Eniya, karena potensi energi surya Indonesia sendiri diperkirakan mencapai hampir 3.200 GW. Ini merupakan peluang besar untuk mendorong industri dalam negeri sekaligus pertumbuhan ekonomi.
"Potensi energi surya ini bisa menjadi motor transisi energi sekaligus mendongkrak lebih cepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Eniya.
Dalam ISS 2025 juga dideklarasikan inisiatif Solar Archipelago. Inisiatif ini merupakan komitmen kolektif dari kepala daerah, pelaku sektor bisnis dan industri, serta asosiasi dan komunitas dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas pihak serta menjadikan energi surya sebagai motor pemerataan energi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan aksi nyata iklim Indonesia.
Sementara Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, untuk mewujudukan itu semua, ada sejumlah tantangan utama.
Mulai dari kompleksitas kebijakan dan regulasi, rumitnya perizinan, terbatasnya akses pendanaan, tradisionalnya kapasitas jaringan listrik sampai dengan minimnya pekerja teknis yang terampil.
“Harga batas atas atau ceiling price tidak sesuai dengan keekonomian proyek, subsidi energi fosil membuat harga listrik dari pembangkit fosil, seakan-akan murah sehingga menciptakan persaingan tidak sehat untuk PLTS," kata Fabby.
Selain itu, jaringan listrik nasional yang sebagian besar masih terpusat dan beroperasi dengan sistem lama, belum sepenuhnya siap menampung energi surya dalam skala besar yang tersebar di banyak lokasi.
"Solusinya, kita harus segera melakukan modernisasi jaringan listrik, membangun sistem jaringan cerdas (smart grid), dan mengintegrasikan teknologi penyimpanan energi,” pungkas Fabby.
