Berita

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Sekolah Rakyat Prabowo Terobosan Berantas Kemiskinan

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 17:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PKS DPR mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendirian sekolah rakyat sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” via video di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis 11 September 2025. 

Menurut dia, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin telah dijalankan.


“Sekolah rakyat bisa menjadi terobosan. Lulusan sekolah ini tidak hanya diminati dunia kerja dan industri, tetapi juga mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha,” kata Fikri.

Ia menilai sekolah rakyat memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Empat orientasi utamanya mencakup nasionalisme, kewirausahaan, kepemimpinan, dan spiritualitas.

"Dengan bekal itu, kualitas SDM akan meningkat, sementara kemiskinan dapat ditekan karena para lulusan mampu mengangkat perekonomian keluarganya," ungkapnya.

Saat ini, lanjut anggota DPR dari Dapil Jawa Timur (Jatim) 9 itu, program sekolah rakyat disebut sudah berjalan dengan sekitar 100 unit. Presiden Prabowo menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 200 tahun depan, dan 300 pada tahun berikutnya.

“Jika program ini konsisten direalisasikan, maka akan efektif meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kemiskinan. Wajar bila kita semua memberikan dukungan penuh,” pungkas Fikri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya