Berita

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Sekolah Rakyat Prabowo Terobosan Berantas Kemiskinan

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 17:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PKS DPR mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendirian sekolah rakyat sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” via video di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis 11 September 2025. 

Menurut dia, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin telah dijalankan.


“Sekolah rakyat bisa menjadi terobosan. Lulusan sekolah ini tidak hanya diminati dunia kerja dan industri, tetapi juga mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha,” kata Fikri.

Ia menilai sekolah rakyat memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Empat orientasi utamanya mencakup nasionalisme, kewirausahaan, kepemimpinan, dan spiritualitas.

"Dengan bekal itu, kualitas SDM akan meningkat, sementara kemiskinan dapat ditekan karena para lulusan mampu mengangkat perekonomian keluarganya," ungkapnya.

Saat ini, lanjut anggota DPR dari Dapil Jawa Timur (Jatim) 9 itu, program sekolah rakyat disebut sudah berjalan dengan sekitar 100 unit. Presiden Prabowo menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 200 tahun depan, dan 300 pada tahun berikutnya.

“Jika program ini konsisten direalisasikan, maka akan efektif meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kemiskinan. Wajar bila kita semua memberikan dukungan penuh,” pungkas Fikri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya