Berita

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Sekolah Rakyat Prabowo Terobosan Berantas Kemiskinan

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 17:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PKS DPR mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendirian sekolah rakyat sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” via video di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis 11 September 2025. 

Menurut dia, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin telah dijalankan.


“Sekolah rakyat bisa menjadi terobosan. Lulusan sekolah ini tidak hanya diminati dunia kerja dan industri, tetapi juga mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha,” kata Fikri.

Ia menilai sekolah rakyat memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Empat orientasi utamanya mencakup nasionalisme, kewirausahaan, kepemimpinan, dan spiritualitas.

"Dengan bekal itu, kualitas SDM akan meningkat, sementara kemiskinan dapat ditekan karena para lulusan mampu mengangkat perekonomian keluarganya," ungkapnya.

Saat ini, lanjut anggota DPR dari Dapil Jawa Timur (Jatim) 9 itu, program sekolah rakyat disebut sudah berjalan dengan sekitar 100 unit. Presiden Prabowo menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 200 tahun depan, dan 300 pada tahun berikutnya.

“Jika program ini konsisten direalisasikan, maka akan efektif meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kemiskinan. Wajar bila kita semua memberikan dukungan penuh,” pungkas Fikri.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya