Berita

Representative Image (Foto: India Times)

Dunia

13.500 Narapidana Kabur Saat Kerusuhan Nepal

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 14:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kepolisian Nepal mengungkap bahwa lebih dari 13.500 narapidana berhasil melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh negeri selama gelombang protes anti-pemerintah yang berlangsung awal pekan ini.

Insiden tersebut terjadi di tengah kekacauan menyusul pembubaran paksa demonstrasi yang memicu kerusuhan luas.

Juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Ghimire mengungkap tiga aparat polisi di penjara dilaporan tewas dalam aksi kabur para napi. 


“Tiga polisi tewas kemarin dan lebih dari 13.500 narapidana telah melarikan diri dari penjara di seluruh negeri," ujarnya, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

Pasukan militer Nepal kini dikerahkan untuk berpatroli di jalanan ibu kota Kathmandu sejak Rabu, 10 September 2025 berupaya memulihkan ketertiban setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mengundurkan diri. 

Kerusuhan Nepal dijuluki sebagai kekerasan terburuk yang melanda negara Himalaya tersebut dalam dua dekade terakhir.

Protes awalnya meletus pada Senin, 8 September 2025 di Kathmandu menentang larangan pemerintah atas penggunaan media sosial serta dugaan praktik korupsi. 

Namun, situasi dengan cepat memburuk ketika tindakan represif aparat menewaskan setidaknya 25 orang, memicu kemarahan publik yang meluas dan pembakaran sejumlah gedung pemerintah di berbagai wilayah.

Militer Nepal pun mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat memperdalam kekacauan. 

“Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas yang dapat menyeret negara ini ke dalam ketidakstabilan,” demikian pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Nepal.

Kondisi di Nepal, negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa, kini menjadi sorotan dunia internasional. 

Pemerintah sementara disebut tengah dibentuk, sementara aparat berupaya memburu para narapidana yang kabur serta mengembalikan ketertiban umum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya