Berita

Mantan Sushila Karki (Foto: Indian Express)

Global

Demonstran Nepal Dorong Eks Ketua MA Jadi Pemimpin Sementara

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kathmandu lumpuh total pada Rabu, 10 September 2025, setelah militer Nepal dikerahkan untuk meredam gelombang protes berdarah yang memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri. 
Sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 600 lainnya terluka dalam kerusuhan dua hari terakhir, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sempat melarang penggunaan media sosial.

Tentara berjaga di jalanan ibu kota dan memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah, sementara bangunan pemerintahan masih tampak berasap setelah dibakar massa. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

Dalam pertemuan dengan pimpinan militer di markas besar Angkatan Darat, perwakilan demonstran mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, untuk memimpin pemerintahan transisi.

“Rakyat membutuhkan figur yang bersih dan dipercaya. Kami mengusulkan Sushila Karki sebagai pemimpin sementara,” ujar Rehan Raj Dangal, salah satu perwakilan demonstran.

Karki, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA pada 2016-2017, dikenal sebagai tokoh populer karena sikap tegasnya. 

Meski begitu, sebagian kelompok pengunjuk rasa di luar markas tentara menolak usulan tersebut dan menuntut alternatif lain.

PM Oli resmi mundur pada Selasa, 9 September 2025. Namun Presiden Ram Chandra Poudel sempat memintanya tetap memimpin pemerintahan sementara. 

Meski demikian, Oli dilaporkan meninggalkan kediaman resminya dan hingga kini keberadaannya tidak jelas.

Gelombang protes bermula dari keputusan pemerintah memblokir platform seperti Facebook, X, dan YouTube dengan alasan perusahaan tersebut menolak mendaftar dan tunduk pada aturan baru. 

Meski larangan itu dicabut pada Selasa, amarah publik tak surut, terutama setelah 19 pengunjuk rasa tewas ditembak aparat.

“Larangan itu hanyalah pemicu. Sesungguhnya, anak muda sudah lama frustrasi dengan pengangguran dan ketidakadilan sosial,” kata seorang mahasiswa yang ikut aksi.

Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran pemuda di Nepal mencapai 20 persen pada 2024, dengan lebih dari 2.000 orang muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara.

Massa menyerang gedung parlemen, istana presiden, dan kantor perdana menteri. Video di media sosial memperlihatkan pemimpin Partai Kongres Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya, Arzu Rana Deuba, yang juga Menteri Luar Negeri, dipukuli hingga berdarah.

Kantor media terbesar di Nepal, Kantipur, ikut dibakar, bersama sejumlah showroom mobil dan ratusan kendaraan yang ditinggalkan di jalanan.

Militer yang jarang sekali dikerahkan akhirnya turun tangan setelah polisi gagal membendung massa. 

Pada Rabu pagi, tentara juga berhasil menggagalkan upaya kabur massal dari penjara pusat Kathmandu, di mana napi sempat membakar bangunan dan menyerang sipir.

“Kami berkomitmen menjaga hukum dan ketertiban. Tentara tidak akan tinggal diam jika negara dalam bahaya,” tegas juru bicara Angkatan Darat Nepal.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya