Berita

Mantan Sushila Karki (Foto: Indian Express)

Dunia

Demonstran Nepal Dorong Eks Ketua MA Jadi Pemimpin Sementara

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kathmandu lumpuh total pada Rabu, 10 September 2025, setelah militer Nepal dikerahkan untuk meredam gelombang protes berdarah yang memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri. 
Sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 600 lainnya terluka dalam kerusuhan dua hari terakhir, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sempat melarang penggunaan media sosial.

Tentara berjaga di jalanan ibu kota dan memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah, sementara bangunan pemerintahan masih tampak berasap setelah dibakar massa. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

Dalam pertemuan dengan pimpinan militer di markas besar Angkatan Darat, perwakilan demonstran mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, untuk memimpin pemerintahan transisi.

“Rakyat membutuhkan figur yang bersih dan dipercaya. Kami mengusulkan Sushila Karki sebagai pemimpin sementara,” ujar Rehan Raj Dangal, salah satu perwakilan demonstran.

Karki, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA pada 2016-2017, dikenal sebagai tokoh populer karena sikap tegasnya. 

Meski begitu, sebagian kelompok pengunjuk rasa di luar markas tentara menolak usulan tersebut dan menuntut alternatif lain.

PM Oli resmi mundur pada Selasa, 9 September 2025. Namun Presiden Ram Chandra Poudel sempat memintanya tetap memimpin pemerintahan sementara. 

Meski demikian, Oli dilaporkan meninggalkan kediaman resminya dan hingga kini keberadaannya tidak jelas.

Gelombang protes bermula dari keputusan pemerintah memblokir platform seperti Facebook, X, dan YouTube dengan alasan perusahaan tersebut menolak mendaftar dan tunduk pada aturan baru. 

Meski larangan itu dicabut pada Selasa, amarah publik tak surut, terutama setelah 19 pengunjuk rasa tewas ditembak aparat.

“Larangan itu hanyalah pemicu. Sesungguhnya, anak muda sudah lama frustrasi dengan pengangguran dan ketidakadilan sosial,” kata seorang mahasiswa yang ikut aksi.

Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran pemuda di Nepal mencapai 20 persen pada 2024, dengan lebih dari 2.000 orang muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara.

Massa menyerang gedung parlemen, istana presiden, dan kantor perdana menteri. Video di media sosial memperlihatkan pemimpin Partai Kongres Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya, Arzu Rana Deuba, yang juga Menteri Luar Negeri, dipukuli hingga berdarah.

Kantor media terbesar di Nepal, Kantipur, ikut dibakar, bersama sejumlah showroom mobil dan ratusan kendaraan yang ditinggalkan di jalanan.

Militer yang jarang sekali dikerahkan akhirnya turun tangan setelah polisi gagal membendung massa. 

Pada Rabu pagi, tentara juga berhasil menggagalkan upaya kabur massal dari penjara pusat Kathmandu, di mana napi sempat membakar bangunan dan menyerang sipir.

“Kami berkomitmen menjaga hukum dan ketertiban. Tentara tidak akan tinggal diam jika negara dalam bahaya,” tegas juru bicara Angkatan Darat Nepal.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya