Berita

Mantan Sushila Karki (Foto: Indian Express)

Dunia

Demonstran Nepal Dorong Eks Ketua MA Jadi Pemimpin Sementara

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kathmandu lumpuh total pada Rabu, 10 September 2025, setelah militer Nepal dikerahkan untuk meredam gelombang protes berdarah yang memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri. 
Sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 600 lainnya terluka dalam kerusuhan dua hari terakhir, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sempat melarang penggunaan media sosial.

Tentara berjaga di jalanan ibu kota dan memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah, sementara bangunan pemerintahan masih tampak berasap setelah dibakar massa. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

“Kami meminta warga tidak keluar rumah demi menjaga keamanan,” kata seorang perwira militer kepada wartawan di Kathmandu, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 11 September 2025. 

Dalam pertemuan dengan pimpinan militer di markas besar Angkatan Darat, perwakilan demonstran mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, untuk memimpin pemerintahan transisi.

“Rakyat membutuhkan figur yang bersih dan dipercaya. Kami mengusulkan Sushila Karki sebagai pemimpin sementara,” ujar Rehan Raj Dangal, salah satu perwakilan demonstran.

Karki, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA pada 2016-2017, dikenal sebagai tokoh populer karena sikap tegasnya. 

Meski begitu, sebagian kelompok pengunjuk rasa di luar markas tentara menolak usulan tersebut dan menuntut alternatif lain.

PM Oli resmi mundur pada Selasa, 9 September 2025. Namun Presiden Ram Chandra Poudel sempat memintanya tetap memimpin pemerintahan sementara. 

Meski demikian, Oli dilaporkan meninggalkan kediaman resminya dan hingga kini keberadaannya tidak jelas.

Gelombang protes bermula dari keputusan pemerintah memblokir platform seperti Facebook, X, dan YouTube dengan alasan perusahaan tersebut menolak mendaftar dan tunduk pada aturan baru. 

Meski larangan itu dicabut pada Selasa, amarah publik tak surut, terutama setelah 19 pengunjuk rasa tewas ditembak aparat.

“Larangan itu hanyalah pemicu. Sesungguhnya, anak muda sudah lama frustrasi dengan pengangguran dan ketidakadilan sosial,” kata seorang mahasiswa yang ikut aksi.

Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran pemuda di Nepal mencapai 20 persen pada 2024, dengan lebih dari 2.000 orang muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara.

Massa menyerang gedung parlemen, istana presiden, dan kantor perdana menteri. Video di media sosial memperlihatkan pemimpin Partai Kongres Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya, Arzu Rana Deuba, yang juga Menteri Luar Negeri, dipukuli hingga berdarah.

Kantor media terbesar di Nepal, Kantipur, ikut dibakar, bersama sejumlah showroom mobil dan ratusan kendaraan yang ditinggalkan di jalanan.

Militer yang jarang sekali dikerahkan akhirnya turun tangan setelah polisi gagal membendung massa. 

Pada Rabu pagi, tentara juga berhasil menggagalkan upaya kabur massal dari penjara pusat Kathmandu, di mana napi sempat membakar bangunan dan menyerang sipir.

“Kami berkomitmen menjaga hukum dan ketertiban. Tentara tidak akan tinggal diam jika negara dalam bahaya,” tegas juru bicara Angkatan Darat Nepal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya