Berita

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB serta Universitas Paramadina, Prof Didin S. Damanhuri. (Foto: Istimewa)

Politik

P3S:

Didin Damanhuri Layak Gantikan Luhut sebagai Ketua DEN

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 02:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menanggapi isu pergantian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang saat ini dijabat Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). 

Menurutnya, sosok yang ideal untuk memimpin DEN adalah akademisi dengan pemahaman menyeluruh, baik di level makro maupun mikro ekonomi, sekaligus mampu menerjemahkan sistem ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketua DEN seharusnya benar-benar paham kondisi ekonomi terkini serta mampu merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan yang ada. Posisi ini sangat strategis karena berfungsi sebagai penasihat presiden dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi,” kata Jerry melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.


Ia menambahkan, pengganti Luhut harus mampu memahami situasi masyarakat, terutama terkait melemahnya daya beli. Figur tersebut juga diharapkan dapat menyusun program yang tidak hanya memperkuat aspek fiskal dan moneter, tetapi juga mendorong penggerakan ekonomi nasional secara nyata.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar konsep, tapi eksekusi yang tepat. Dan yang terpenting, Ketua DEN harus independen, tidak terjebak kepentingan politik tertentu, tapi bisa mengelola kekuatan politik untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa,” kata Jerry.

Jerry juga mengkritisi Luhut yang dinilai kerap menimbulkan kegaduhan publik. “Menurut saya, sudah saatnya Luhut pension," kata Jerry.

Lebih lanjut, Jerry menilai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB serta Universitas Paramadina, Prof Didin S. Damanhuri, sebagai figur yang layak dipertimbangkan.

“Prof Didin memiliki latar belakang akademik dan pengalaman panjang, termasuk sebagai Tenaga Ahli Lemhannas RI selama 2008–2022. Beliau menguasai persoalan ekonomi sekaligus memahami dinamika geopolitik nasional dan global,” kata Jerry.

Prof Didin sendiri meraih gelar Sarjana Ekonomi (1979), Magister Ekonomi Pertanian IPB (1984), Master Ekonomi Pembangunan IREPD Prancis (1988), Doktor Ekonomi Politik IREPD Prancis (1993), hingga dikukuhkan sebagai profesor penuh IPB pada 2000. Ia juga aktif menulis lebih dari 60 buku, termasuk Nusantaranomics (2023), Model Negara Kesejahteraan Indonesia (2022), serta Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (2020).

Selain itu, Prof Didin pernah menyusun naskah akademik tentang Persaingan Usaha yang Sehat, menjadi pembicara di forum KPPU, hingga hadir sebagai saksi ahli dalam sejumlah perkara monopoli, termasuk kasus 28 perusahaan minyak goreng.

“Prof Didin sangat sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo,” tutup Jerry.




Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya