DPRD Jabar Pertama Serahkan Evaluasi Tunjangan Rumah ke Kemendagri

Pimpinan DPRD Jawa Barat bergerak cepat menyambangi Kementerian Dalam Negeri untuk berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan.

Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi usai dibahas dalam rapat pimpinan DPRD Jabar.

"Alhamdulillah hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jabar menyampaikan kesiapan evaluasi tunjangan perumahan. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," kata Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Politisi Golkar ini menilai evaluasi tunjangan dewan sudah tepat di tengah polemik yang berkembang di masyarakat. Evaluasi ini juga sejalan dengan pembahasan APBD perubahan Jabar yang sedang dalam penilaian Kemendagri.

"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Tidak hanya Jabar, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," tegasnya.

Disinggung soal kapan hasil evaluasi tersebut, Iswara menggarisbawahi bahwa Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi tunjangan tersebut.

"Proses evaluasi menunggu evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri. Jabar adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi," lanjutnya.

DPRD Jabar siap dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan perumahan anggota dewan. MQ Iswara menyebut, tunjangan rumah yang selama ini diterima anggota dewan memang bagian dari belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.

"Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu," pungkas Iswara.