Berita

Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

KNPI Harap Prabowo Angkat Menpora yang Mampu Satukan Pemuda

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berharap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang memahami betul dinamika kepemudaan. 

Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar menegaskan selama beberapa tahun terakhir kepemudaan terkesan dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. 

Minimnya konsolidasi antarorganisasi dan keterbatasan dukungan anggaran membuat potensi besar pemuda Indonesia tidak sepenuhnya terkelola.


“Banyak organisasi kepemudaan berjalan sendiri-sendiri, bahkan terjebak dualisme hingga empatlisme. Negara seakan membiarkan keadaan itu, padahal pemuda adalah aset strategis bangsa. Kami berharap Presiden menunjuk Menpora yang benar-benar bisa hadir untuk menyatukan, bukan hanya mengurus administrasi,” ujar Raden Umar kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam, 10 September 2025. 

Ia membeberkan fakta berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia sebesar 4,76 persen, setara dengan 7,28 juta orang. 

"Kelompok usia muda, terutama 15–24 tahun, justru mendominasi dengan TPT mencapai 16,16 persen, lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional. Selain itu, sekitar 20,31 persen pemuda Indonesia termasuk dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training)," bebernya.

Lanjut dia, satu dari lima pemuda tidak sedang sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Kondisi ini berpotensi mengancam capaian bonus demografi yang menjadi harapan pembangunan nasional.

“Jika Menpora tidak serius membangun program pembinaan, pemuda kita bisa kehilangan momentum emas. Bonus demografi justru berbalik menjadi beban sosial,” tandas Raden Umar.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya