Berita

Sejumlah influencer nasional menyerahkan dokumen tuntutan 17+8. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Gen Z Diingatkan Demo 17+8 Harus Damai Seperti 212 Bukan Rusuh Nepal

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 19:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang protes di Nepal kian membara. Ribuan massa kembali turun ke jalan dan membakar gedung parlemen di ibu kota Kathmandu, hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.

Kerusuhan ini bermula dari keputusan pemerintah yang sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Dalihnya, untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. 

Namun, kebijakan itu justru memantik kemarahan publik, terutama anak muda yang menggantungkan hidup pada media sosial untuk hiburan, berita, hingga bisnis.


Meski larangan tersebut buru-buru dicabut pada Senin malam, api protes sudah terlanjur membesar. Gelombang kemarahan rakyat kini menjelma menjadi gerakan antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Militer menuding demonstran memanfaatkan situasi untuk merusak, menjarah, dan membakar fasilitas publik maupun properti pribadi.

Fenomena di Nepal ini ikut ditanggapi politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Ia mengingatkan agar anak-anak muda di Indonesia tidak meniru aksi brutal seperti di Kathmandu.

“Anak-anak Gen Z Indonesia jangan meniru gerakan anarkis dan brutal seperti di Nepal. Tirulah seperti aksi 212, jumlahnya jutaan dan damai. Apalagi kalau cuma mau menuntut 17+8,” ujarnya lewat akun x, seperti dikutip redaksi di Jakarta, 10 September 2025. 

Sebagai latar, gelombang protes di Indonesia sebelumnya juga merebak pada 25 Agustus hingga 1 September 2025. Dari rangkaian demonstrasi itu lahirlah sebuah daftar aspirasi yang dikenal dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya