Berita

Bahan paparan Kementerian Keuangan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu 10 September 2025. (Foto: YouTube TV Parlemen)

Bisnis

Purbaya Ajukan Pagu Anggaran Kemenkeu Rp52 Triliun di 2026

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 18:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp52,01 triliun untuk tahun anggaran 2026. 

Jumlah ini naik Rp8,9 triliun dibandingkan pagu sebelumnya sekitar Rp44 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan fungsi, antara lain pelayanan umum Rp47,77 triliun, fungsi ekonomi Rp249,25 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,99 triliun.


"Kami percaya alokasi ini dibutuhkan untuk menjaga peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu, 10 September 2025.

Tambahan anggaran Rp8,9 triliun itu sejatinya sudah diajukan oleh Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Namun saat itu, usulan tersebut belum masuk ke dalam pagu nominatif. Hal ini dibenarkan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. 

"Ada permintaan tambahan. Waktu itu dibahas oleh Menteri Keuangan sebelum bapak, bahwa ada permintaan Rp8,9 triliun," ujarnya.

Dengan paparan Purbaya, terkonfirmasi bahwa tambahan tersebut telah disepakati baik oleh menteri sebelumnya maupun dirinya sebagai penerus. Karena itu, pagu tambahan kini resmi tercantum dalam anggaran Kemenkeu 2026.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya