Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Tangkapan layar TV Parlemen)

Politik

Menkeu Purbaya Soroti Akar Demo: Karena Salah Kelola Fiskal dan Moneter

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai aksi demonstrasi yang merebak belakangan ini terjadi akibat kesalahan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter, yang menyebabkan tekanan ekonomi.

"kemarin demo, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 10 September 2025.

Purbaya menjelaskan, ekonomi masyarakat kian tercekik lantaran pemerintah lambat membelanjakan anggaran dan lebih memilih menaruh dana di Bank Indonesia (BI). 


Alhasil, meski suku bunga rendah, pasokan uang di sistem perekonomian justru mengetat bahkan masuk zona negatif.

“Sejak 2023 pertengahan itu uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi melambat dengan signifikan, riil sektor susah, semuanya susah, keluar tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga yang utamanya mengganggu kita," bebernya.

Ia mengungkapkan, sempat ada perbaikan pada 2025 hingga April dengan pertumbuhan uang mencapai 7 persen. Namun kondisi itu kembali tertekan pada periode Mei–Agustus. 

"Jadi periode perlambatan ekonomi 2024 yang gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya," jelas Purbaya.

Tak hanya menyoroti kebijakan lama, Purbaya juga menyindir sikap Komisi XI DPR yang menurutnya terkesan diam. 

"Kan di sini komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu. Sekarang saya datang ke sini tiba-tiba pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu," katanya.

Sebagai langkah perbaikan, Purbaya berjanji akan mengubah arah kebijakan dengan mempercepat belanja anggaran dan mengalihkan dana dari bank sentral kembali ke perbankan agar roda ekonomi bergerak lebih lancar.

"Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah sendiri. Gimana? Paling bagus kan percepat belanja anggaran. Kemudian balikin ke sistem perekonomian ke bank, ke Himbara misalnya," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya