Purbaya Harus Jamin APBN Tetap Sehat

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengingatkan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. 

Dia menekankan bahwa tantangan fiskal Indonesia semakin kompleks di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Handi menyoroti persoalan utang yang kini menembus angka Rp7.014,2 triliun per Juni 2025, atau setara 39 persen dari PDB. Menurutnya, penggunaan utang harus benar-benar diarahkan pada pembiayaan produktif.

“Maka agar tetap berada di batas aman, utang harus digunakan untuk pembiayaan produktif dan pembangunan infrastruktur," ujar Handi lewat keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Ia juga menekankan pentingnya strategi pembiayaan yang berbasis domestik. Hal ini agar risiko guncangan eksternal dapat ditekan. 

"Transparansi, akuntabilitas, diversifikasi sumber pembiayaan, dan manajemen risiko yang prudent menjadi kunci,” katanya.

Selain itu, Handi mengingatkan agar Purbaya memperhatikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Ia menyinggung turunnya anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 menjadi Rp650 triliun, terkoreksi hampir 25 persen dari proyeksi tahun sebelumnya.

“Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat harus menjadi perhatian Menteri Keuangan. Jangan sampai pembangunan di daerah terganggu,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Handi menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal harus menjadi pegangan utama. 

“Dengan ketidakpastian global yang masih tinggi, Menteri Keuangan dituntut menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Itu hanya bisa dicapai dengan pengelolaan defisit yang hati-hati, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, serta pembiayaan yang benar-benar prudent,” pungkasnya.