Legislator Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Usulan Undang-Undang (UU) Anti-Flexing bagi Anggota DPR direspons Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.
“Kita tunggu saja nanti,” ungkap Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 10 September 2025.
Legislator Demokrat itu enggan berspekulasi mengenai wacana tersebut.
“Ya perlu tidaknya kan kebutuhan masyarakat ya, nanti kita lihat saja dalam perkembangannya seperti apa,” kata Herman.
Ia lantas mencontohkan kebiasaan sederhana yang dilakukan oleh pejabat di Eropa. Menurutnya, gaya hidup itu berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan.
“Ya kita juga memang harus merasakan, contoh misalkan di Eropa itu banyak, ya karena memang mungkin karena kebiasaan gitu ya, banyak anggota DPR naik sepeda gitu misalnya, karena memang fasilitasnya sudah tersedia kan. Nah ya apakah sampai sejauh itu dan lain sebagainya?” tuturnya.
Terlebih, kata Herman, di Indonesia sendiri ada anggota DPR yang memang sebelumnya berlatar belakang pengusaha.
“Toh juga kan anggota DPR juga ada yang menjadi pengusaha, ada yang dia memang sudah sukses sejak awal, mungkin sudah culture-nya seperti itu gitu. Tetapi saya yakin tidak serta-merta lah untuk flexing sebetulnya,” ujarnya.
Namun demikian, Sekjen DPP Partai Demokrat ini tidak setuju jika ada anggota dewan yang gemar flexing.
“Memang anggota DPR gak usah jangan flexing, ya saya setuju gitu. Karena kita ini memang kayak rakyat. Coba aja kalau kita terjun ke masyarakat, setiap kali, setiap reses terjun ke masyarakat, kan kita juga harus merendah kan, harus sama dengan mereka gitu,” jelas dia.
Lebih jauh, Herman berharap semua pejabat tinggi termasuk Anggota DPR sudah sepatutnya memiliki sensitivitas terhadap perasaan rakyat.
“Jadi yang penting bahwa ya menurut saya kita harus sensitif lah terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani sebelumnya mengusulkan undang-undang anti-flexing. Tujuannya, agar para pejabat tidak lagi pamer tanpa rasa empati terhadap rakyat.
“Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Dan Bang Dasco setuju," kata Dhani usai rapat di kediaman pribadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 8 September 2025.
