Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam keynote speech pada acara Wisuda ke-9 Universitas Ary Ginanjar (UAG) di Menara 165, Jakarta. (Foto: Humas Kemenkop)
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa/ Kel (Kopdes/ Kel) Merah Putih untuk mengembalikan "khittah" koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.
Strategi percepatan pengoperasian Kopdes/ Kel Merah Putih ini salah satunya dengan melibatkan dunia akademisi untuk pelaksanaan pelatihan SDM pengelola koperasi hingga pemetaan potensi desa/ kelurahan dan juga pelaksanaan riset berbasis masyarakat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan langkah besar dengan mengoperasikan seluruh Kopdes/ Kel Merah Putih yang dibentuk pada Juli 2025 tersebut sebagai upaya nyata pemerintah mengembalikan pilar ekonomi utama nasional sebagaimana tercantum dalam amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menempatkan sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong.
"Pemerintahan di Era Presiden Prabowo ini, beliau ingin membenarkan arah pembangunan ekonomi yang selama ini dirasakan orientasinya sudah meninggalkan cita-cita dari pendiri republik dan amanat dari konstitusi kita,” kata Menkop Ferry dalam keynote speech pada acara Wisuda ke-9 Universitas Ary Ginanjar (UAG) di Menara 165, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Ferry menjelaskan, selama beberapa dekade terakhir sistem ekonomi nasional terlalu bergantung pada mekanisme pasar bebas yang kerap menguntungkan kelompok besar dan melemahkan yang kecil.
Berdirinya 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi jalan pintas agar pilar ekonomi tidak lagi didominasi oleh swasta atau BUMN melainkan koperasi menjadi sumber utama pembangunan ekonomi nasional.
"Kalau mekanisme pasar tidak diatur negara, akibatnya pelaku pasar yang besar menguasai sektor-sektor penting rakyat sehingga masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan dan tersingkir,” ujarnya.
Pemerintah menyadari bahwa hingga saat ini masih terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat terutama di tingkat desa. Maka dari itu program Kopdes/ Kel Merah Putih dirancang untuk menjawab berbagai masalah klasik di pedesaan, mulai dari jeratan rentenir, pinjaman online, hingga keterbatasan akses barang pokok dan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat desa yang masih kesulitan. Melalui Kopdes, kami ingin mengembalikan peran koperasi untuk melindungi, melayani, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam tahap operasionalisasi Kopdes ini, Kemenkop mengharapkan partisipasi anak muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, untuk menjadi manajer dan pengelola koperasi desa. Menurutnya, di tangan generasi muda terdidik proses operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih diyakini akan lebih mudah dan terarah.
"Dengan beroperasinya Kopdes ini nanti tentu akan butuh manajer terutama dari anak muda yang bisa jadi lulusan dari UAG ini. Di situlah pengabdian kaum terpelajar diuji,” kata Menkop.
Hingga saat ini, Kemenkop sudah menjalin kerja sama dengan forum rektor dan berbagai universitas di tingkat provinsi untuk membantu penguatan kelembagaan dan SDM dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Program-program pelatihan pengembangan SDM Kopdes juga telah dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak dimana perguruan tinggi/ universitas dilibatkan sebagai salah satu pengampu.
“Pendekatan koperasi sekarang harus berbasis pendidikan, karena SDM di koperasi desa ini nanti idealnya dikelola oleh anak-anak muda yang sudah siap dengan berbagai inovasinya,” tambahnya.
Menkop juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan ini diperlukan untuk memetakan talenta para pengurus koperasi agar penempatan SDM lebih tepat sasaran.
“Pengurus koperasi desa dianalisis pakai AI: siapa yang cocok di keuangan, siapa di perdagangan, dan lainnya. Ini relatif lebih presisi dan murah,” jelasnya.
Pada fase pengoperasioannya, Kemenkop bersama Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih saat ini sedang berfokus pada upaya mendorong setiap unit Kopdes untuk dapat menyusun proposal bisnisnya secara matang untuk dapat dikerjasamakan dengan Bank Himbara ataupun dengan pihak-pihak lainnya.
Khusus untuk kebutuhan pendanaan awal operasionalisasi Kopdes, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran hingga Rp16 triliun yang berasal dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL.
Melalui sinergi dari berbagai pihak serta perencanaan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih secara tepat, Menkop Ferry optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif diman salah satunya didorong oleh peran koperasi.
“Mudah-mudahan Kopdes ini bisa mengembalikan kejayaan Indonesia sesuai cita-cita, sehingga tahun 2045 kita bisa mencapai Visi Indonesia Emas,” ujarnya.
