Kursi Menko Polkam Diperkirakan jadi Jatah PDIP

Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang masih kosong usai reshuffle kemarin menimbulkan spekulasi soal negosiasi politik dari partai di luar kabinet.

Founder Citra Institute Yusak Farchan menjelaskan hal itu pertanda adanya negosiasi antara PDIP dengan Presiden Prabowo Subianto usai reshuffle.

"Soal belum ditunjuknya pengganti Menko Polkam, saya kira tidak bisa dilepaskan dari proses negosiasi politik antara Prabowo dan Mega yang belum tuntas," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

Menurut dia, Menko Polkam menjadi salah satu pos yang tidak hanya menarik tetapi juga strategis, sehingga membuat banyak parpol dan elite mengincar.

Lanjut Yusak, indikasi negosiasi antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjadi karena hubungan politik keduanya masih belum rampung.

Ia memperkirakan usai pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, negosiasi politik antara Prabowo dengan PDIP tampak jalan di tempat.

"Alias tidak ada perkembangan berarti. Buktinya tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet saat reshuffle," tutur kandidat doktor Universitas Nasional (UNAS) ini. 

Oleh karena itu, Yusak meyakini kursi Menko Polkam yang kini dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sengaja dilakukan sampai proses negosiasi usai.

"Ke depan, reshuffle masih dimungkinkan terjadi karena ada beberapa pos yang belum diisi seperti Menko Polkam, Menpora, Wamenaker," demikian Yusak menambahkan.