Sejarah Perlawanan Rakyat dalam Kacamata Marxis

SEJARAH punya cara unik untuk berulang. Dari Revolusi Prancis 1789, Reformasi Indonesia 1998, hingga perlawanan rakyat Agustus 2025 yang berujung rusuh, ada benang merah yang bisa ditarik: rakyat yang lama ditekan dan diabaikan akhirnya memilih turun ke jalan.

Di Prancis abad ke-18, rakyat menderita karena harga gandum naik dan pajak makin mencekik. Raja Louis XVI dan bangsawan justru asyik berpesta di Istana Versailles. Amarah pun meledak, Bastille diserbu, dan monarki absolut runtuh.

Karl Marx menyebut peristiwa itu sebagai revolusi borjuis. Menurut teorinya, sejarah digerakkan oleh perjuangan kelas. Dalam Revolusi Prancis, kelas feodal (bangsawan dan gereja) memang tumbang, tapi yang naik adalah borjuasi—pedagang, pengusaha, dan kaum profesional. Rakyat miskin tetap tertindas, hanya saja kini oleh pemilik modal. 

Slogan “Liberté, Égalité, Fraternité” indah di telinga, tetapi hanyalah ilusi ideologis. Kebebasan yang dijanjikan tidak lebih dari kebebasan untuk menjual tenaga kerja di bawah sistem kapitalisme yang lahir setelahnya.

Dua abad kemudian, Indonesia 1998 mengalami pola serupa. Krisis moneter membuat rakyat tercekik. Sementara itu, elite Orde Baru masih mempertahankan kemewahan. Mahasiswa dan rakyat menyerbu Gedung DPR/MPR, simbol kekuasaan Orde Baru. Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa.

Dalam kacamata Marxis, Reformasi 1998 juga merupakan transisi kekuasaan antar kelas. Rezim lama runtuh, tetapi struktur ekonomi-politik yang dikuasai oligarki tidak benar-benar berubah. 

Reformasi memang membuka ruang demokrasi, tetapi hasil akhirnya tetap lebih menguntungkan kelas menengah-atas ketimbang rakyat pekerja.

Lalu tibalah Agustus 2025. Krisis kembali menghantam, rakyat meluapkan aspirasi lewat aksi massa. Namun, alih-alih ditanggapi dengan empati, suara rakyat sering dianggap ancaman. Aksi yang bermula damai pun berubah rusuh. Polanya serupa: krisis ? kesenjangan ? pengabaian ? ledakan.

Teori Marx membantu membaca benang merah ini. Ia menegaskan bahwa selama alat produksi dikuasai segelintir elit, rakyat pekerja hanya akan berpindah dari satu bentuk penindasan ke bentuk lainnya. 

Revolusi borjuis bisa meruntuhkan feodalisme, reformasi bisa menjatuhkan diktator, tetapi tanpa revolusi proletar—yang menempatkan rakyat pekerja sebagai subjek Utama -- hasilnya hanya “pergantian elite” semata.

Pelajarannya jelas:

Kekuasaan tanpa empati akan kehilangan legitimasinya.

Kritik yang diabaikan bisa berubah menjadi bara revolusi.

Perubahan politik tanpa perubahan struktur ekonomi hanyalah setengah jalan.

Sejarah, dari Bastille, Reformasi 1998, hingga Agustus 2025, memberi pesan yang sama: rakyat bisa menggulingkan penguasa, tetapi tugas berikutnya jauh lebih berat-- membangun tatanan baru yang benar-benar berpihak pada rakyat pekerja.


*Penulis adalah Direktur Jakarta Institut