Pemprov DKI Jamin Pasokan Beras Aman dan Harga Terkendali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) memastikan pasokan beras di Jakarta aman dan harga tetap terkendali. Saat ini, beras premium bersubsidi disalurkan dengan harga Rp30.000 per kantong berisi lima kilogram.

Selain itu, distribusi beras medium SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seharga Rp60.000 per kemasan lima kilogram juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

“Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabolok melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 9 September 2025.

Hasudungan menambahkan, pihaknya rutin memantau harga dan pasokan pangan strategis, baik secara langsung di pasar maupun melalui aplikasi Informasi Pangan Jakarta sebagai bagian dari sistem peringatan dini. 

Upaya lain dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk menggelar bazar pangan keliling yang menyediakan beras premium dan komoditas pokok lainnya di kantor pemerintahan hingga rumah susun.

Hasudungan menegaskan, sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta, ketersediaan beras premium dalam program pangan subsidi tetap dijaga, disertai peningkatan pengawasan mutu melalui pemeriksaan pra dan pascapasar.

“Stok beras di Perum Bulog Divre Jakarta Banten dan PT Food Station Tjipinang Jaya saat ini mencapai 215.336 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta selama 82 hari ke depan,” kata Hasudungan.

Terkait penurunan pasokan, Hasudungan menjelaskan hal itu dipengaruhi tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang kini lebih dari Rp7.000 per kilogram. Selain itu, Bulog juga masih berfokus memenuhi target stok beras untuk kebutuhan nasional.

“Kondisi ini berdampak pada berkurangnya distribusi beras premium ke ritel modern, sehingga stok di pasaran menjadi terbatas,” kata Hasudungan. 

Meski demikian, distribusi ke pasar tradisional tetap terjaga. Masyarakat masih bisa mendapatkan beras premium dengan baik.