Berita

PM Jepang yang mengundurkan diri Shigeru Ishiba (Foto: BBC)

Dunia

PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur, Siapa Penggantinya?

SENIN, 08 SEPTEMBER 2025 | 12:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu, 7 September 2025, menyusul desakan dari Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk bertanggung jawab atas serangkaian kekalahan pemilu.

Langkah Ishiba itu langsung memicu perebutan kepemimpinan baru di tubuh LDP, yang akan menentukan siapa calon perdana menteri berikutnya. 

Namun, karena koalisi pemerintah telah kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen, hasilnya tidak serta-merta menjamin ketua LDP otomatis menjadi perdana menteri. 


Ada kemungkinan tipis seorang pemimpin oposisi bisa mengambil alih jabatan di negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia itu.

Berikut kandidat dari LDP yang mungkin menggantikan Ishiba seperti dikutip dari Reuters

1. Sanae Takaichi (64)

Jika terpilih, Takaichi akan mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Politikus senior ini pernah menjabat sebagai menteri keamanan ekonomi dan dalam negeri. 

Dikenal dengan pandangan konservatif, ia vokal menyerukan revisi konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis, serta rutin berkunjung ke kuil kontroversial Yasukuni.

"Ekonomi Jepang membutuhkan stimulus lebih besar, bukan pengetatan moneter yang justru menahan pertumbuhan,” kata Takaichi, menegaskan penolakannya terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan.

2. Shinjiro Koizumi (44)

Putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi ini disebut-sebut sebagai calon reformis yang bisa mengembalikan kepercayaan publik pada LDP. 

Sebagai menteri pertanian di kabinet Ishiba, ia mendapat sorotan karena kebijakan menekan harga beras yang melonjak.

“Partai ini harus berubah jika ingin bertahan. Saya ingin membawa politik Jepang lebih dekat dengan rakyat,”.ujar Koizumi, yang juga dikenal dengan pandangan progresif dalam isu lingkungan.

3. Yoshimasa Hayashi (64)

Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet, Hayashi berpengalaman luas di bidang pertahanan, luar negeri, dan pertanian. 

Fasih berbahasa Inggris, ia memiliki latar belakang pendidikan di Harvard Kennedy School serta pengalaman bekerja di Kongres AS.

“Kebijakan moneter seharusnya tetap independen dari intervensi politik,” tegas Hayashi dalam salah satu pidatonya.

Sementara kandidat dari oposisi terdapat dua nama yakni: 

1. Yoshihiko Noda (68) dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP)

Mantan perdana menteri 2011?"2012 ini kini memimpin oposisi terbesar. 

Dikenal sebagai sosok berdisiplin fiskal, ia pernah mendorong kenaikan pajak konsumsi menjadi 10 persen. Namun, belakangan ia melunak dengan mengusulkan pemotongan pajak makanan.

"Masyarakat butuh bantuan segera. Pajak konsumsi harus dipotong sementara agar daya beli pulih,” ujar Noda.

2. Yuichiro Tamaki (56) dari  Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP)

Tamaki membawa warna baru dalam politik Jepang dengan pertumbuhan partainya yang cepat. 

Mantan birokrat Kementerian Keuangan ini menekankan peningkatan pendapatan rumah tangga lewat pemotongan pajak dan perluasan pengecualian pajak.

“Kita harus pastikan gaji riil naik sebelum Bank of Japan mengakhiri stimulusnya,” kata Tamaki.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya