Usai Gerebek Pabrik Hyundai, Trump Desak Perusahaan Asing Rekrut Pekerja AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di negaranya harus mematuhi hukum imigrasi serta berkomitmen melatih pekerja lokal. 

Pernyataan ini disampaikan Trump pada Minggu waktu setempat, 7 Sepember 2025, setelah penggerebekan besar-besaran di pabrik baterai mobil Hyundai di Ellabell, Georgia, pekan lalu.

Penggerebekan yang dilakukan oleh agen federal pada Kamis 4 Sepember 2025 itu mengakibatkan sekitar 475 pekerja ditahan, termasuk hampir 300 warga Korea Selatan. 

"Menyusul Operasi Penegakan Imigrasi di Pabrik Baterai Hyundai di Georgia, saya menyerukan kepada semua perusahaan asing yang berinvestasi di Amerika Serikat untuk menghormati hukum imigrasi negara kami,” tulis Trump melalui akun Truth Social, seperti dimuat Reuters.

Ia menambahkan, meski investasi asing sangat diterima, perusahaan harus memastikan perekrutan pekerja lokal berjalan dengan baik. 

"Investasi Anda sangat kami sambut. Kami akan memudahkan masuknya tenaga ahli dengan legal dan cepat, tetapi yang kami minta adalah agar Anda merekrut dan melatih pekerja Amerika," tegasnya.

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan memberikan izin terbatas bagi sejumlah tenaga ahli asing untuk membantu melatih pekerja Amerika dalam bidang teknologi manufaktur. 

"Kami terbuka untuk mendatangkan pakar asing untuk sementara waktu, tetapi tujuan akhirnya adalah tenaga kerja Amerika yang terampil dan siap bersaing,” kata dia.

Meski insiden ini berpotensi menimbulkan ketegangan, Trump menegaskan hubungannya dengan Seoul tetap baik. 

“Kejadian ini tidak merusak hubungan saya dengan Korea Selatan. Kami akan tetap bekerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyampaikan penyesalan atas operasi yang dilakukan dengan pengerahan kendaraan lapis baja dan penahanan massal. 

“Kami menyesalkan cara penegakan hukum yang terlihat berlebihan dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan serta perlindungan hukum bagi warga negara kami,” ujar seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam pernyataan resmi.[[