Berita

Gempa Afganistan (Foto: DW)

Dunia

Trump Sengaja Tahan Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 15:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hampir sepekan setelah gempa bumi mematikan mengguncang Afghanistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang, Amerika Serikat hingga kini belum menyetujui pemberian bantuan darurat. 

Ketidakjelasan sikap Washington menimbulkan kekhawatiran di tengah pemangkasan besar-besaran dana bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dua mantan pejabat senior Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan seorang sumber yang mengetahui situasi menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan deklarasi kebutuhan kemanusiaan, langkah awal untuk mengotorisasi bantuan. 


Biasanya, deklarasi semacam itu diterbitkan dalam waktu 24 jam setelah bencana besar.

“Ketidakresponsifan ini menegaskan bagaimana Presiden Trump telah melepaskan kepemimpinan puluhan tahun AS dalam bantuan bencana global,” ujar salah satu mantan pejabat USAID, seperti dimuat Reuters, Minggu, 7 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS pada Senin lalu hanya menyampaikan belasungkawa yang mendalam melalui unggahan di X. Namun hingga Jumat, 5 September 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan bantuan.

Seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Trump konsisten menahan bantuan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban. 

“Presiden Trump telah konsisten memastikan bantuan tidak mendarat di tangan rezim Taliban, yang terus menahan warga negara AS secara tidak sah,” kata pejabat tersebut.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan International Rescue Committee (IRC) menyebut permintaan mereka agar diizinkan mengirim peralatan medis senilai 105 ribu dolar AS belum dijawab Washington.

“Stok itu sekarang tertahan di gudang. Dalam ingatan saya, hampir tidak pernah ada momen ketika AS tidak merespons krisis semacam ini,” kata Kelly Razzouk, wakil presiden bidang kebijakan dan advokasi IRC.

Razzouk menambahkan peralatan tersebut meliputi stetoskop, perlengkapan P3K, tandu, dan kebutuhan medis lain, yang awalnya dibiayai dari hibah AS yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai krisis ini menunjukkan dampak nyata dari berkurangnya sumber daya global.

“Pemotongan dana besar-besaran telah menghentikan layanan kesehatan dan gizi penting bagi jutaan orang, melumpuhkan transportasi udara yang sering menjadi satu-satunya jalur ke komunitas terpencil, serta memaksa lembaga bantuan memperkecil operasi mereka,” kata Fletcher dalam pernyataan Kamis lalu.

Perwakilan UNDP di Afghanistan, Stephen Rodriguez, juga menekankan kebutuhan mendesak akan dukungan internasional. 

“Selain korban jiwa, kami juga melihat infrastruktur dasar dan mata pencaharian hancur. Bantuan dari berbagai negara sudah berdatangan, tetapi jauh lebih banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, India, Pakistan, Iran, dan Turki telah mengirimkan uang, barang, maupun layanan untuk membantu korban. 

Namun tanpa kepastian dari Washington, yang hingga tahun lalu merupakan donor terbesar Afghanistan, upaya bantuan dinilai masih jauh dari cukup.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya