Berita

Gempa Afganistan (Foto: DW)

Dunia

Trump Sengaja Tahan Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 15:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hampir sepekan setelah gempa bumi mematikan mengguncang Afghanistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang, Amerika Serikat hingga kini belum menyetujui pemberian bantuan darurat. 

Ketidakjelasan sikap Washington menimbulkan kekhawatiran di tengah pemangkasan besar-besaran dana bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dua mantan pejabat senior Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan seorang sumber yang mengetahui situasi menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan deklarasi kebutuhan kemanusiaan, langkah awal untuk mengotorisasi bantuan. 


Biasanya, deklarasi semacam itu diterbitkan dalam waktu 24 jam setelah bencana besar.

“Ketidakresponsifan ini menegaskan bagaimana Presiden Trump telah melepaskan kepemimpinan puluhan tahun AS dalam bantuan bencana global,” ujar salah satu mantan pejabat USAID, seperti dimuat Reuters, Minggu, 7 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS pada Senin lalu hanya menyampaikan belasungkawa yang mendalam melalui unggahan di X. Namun hingga Jumat, 5 September 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan bantuan.

Seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Trump konsisten menahan bantuan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban. 

“Presiden Trump telah konsisten memastikan bantuan tidak mendarat di tangan rezim Taliban, yang terus menahan warga negara AS secara tidak sah,” kata pejabat tersebut.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan International Rescue Committee (IRC) menyebut permintaan mereka agar diizinkan mengirim peralatan medis senilai 105 ribu dolar AS belum dijawab Washington.

“Stok itu sekarang tertahan di gudang. Dalam ingatan saya, hampir tidak pernah ada momen ketika AS tidak merespons krisis semacam ini,” kata Kelly Razzouk, wakil presiden bidang kebijakan dan advokasi IRC.

Razzouk menambahkan peralatan tersebut meliputi stetoskop, perlengkapan P3K, tandu, dan kebutuhan medis lain, yang awalnya dibiayai dari hibah AS yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai krisis ini menunjukkan dampak nyata dari berkurangnya sumber daya global.

“Pemotongan dana besar-besaran telah menghentikan layanan kesehatan dan gizi penting bagi jutaan orang, melumpuhkan transportasi udara yang sering menjadi satu-satunya jalur ke komunitas terpencil, serta memaksa lembaga bantuan memperkecil operasi mereka,” kata Fletcher dalam pernyataan Kamis lalu.

Perwakilan UNDP di Afghanistan, Stephen Rodriguez, juga menekankan kebutuhan mendesak akan dukungan internasional. 

“Selain korban jiwa, kami juga melihat infrastruktur dasar dan mata pencaharian hancur. Bantuan dari berbagai negara sudah berdatangan, tetapi jauh lebih banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, India, Pakistan, Iran, dan Turki telah mengirimkan uang, barang, maupun layanan untuk membantu korban. 

Namun tanpa kepastian dari Washington, yang hingga tahun lalu merupakan donor terbesar Afghanistan, upaya bantuan dinilai masih jauh dari cukup.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya