Berita

Gempa Afganistan (Foto: DW)

Dunia

Trump Sengaja Tahan Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 15:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hampir sepekan setelah gempa bumi mematikan mengguncang Afghanistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang, Amerika Serikat hingga kini belum menyetujui pemberian bantuan darurat. 

Ketidakjelasan sikap Washington menimbulkan kekhawatiran di tengah pemangkasan besar-besaran dana bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dua mantan pejabat senior Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan seorang sumber yang mengetahui situasi menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan deklarasi kebutuhan kemanusiaan, langkah awal untuk mengotorisasi bantuan. 


Biasanya, deklarasi semacam itu diterbitkan dalam waktu 24 jam setelah bencana besar.

“Ketidakresponsifan ini menegaskan bagaimana Presiden Trump telah melepaskan kepemimpinan puluhan tahun AS dalam bantuan bencana global,” ujar salah satu mantan pejabat USAID, seperti dimuat Reuters, Minggu, 7 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS pada Senin lalu hanya menyampaikan belasungkawa yang mendalam melalui unggahan di X. Namun hingga Jumat, 5 September 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan bantuan.

Seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Trump konsisten menahan bantuan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban. 

“Presiden Trump telah konsisten memastikan bantuan tidak mendarat di tangan rezim Taliban, yang terus menahan warga negara AS secara tidak sah,” kata pejabat tersebut.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan International Rescue Committee (IRC) menyebut permintaan mereka agar diizinkan mengirim peralatan medis senilai 105 ribu dolar AS belum dijawab Washington.

“Stok itu sekarang tertahan di gudang. Dalam ingatan saya, hampir tidak pernah ada momen ketika AS tidak merespons krisis semacam ini,” kata Kelly Razzouk, wakil presiden bidang kebijakan dan advokasi IRC.

Razzouk menambahkan peralatan tersebut meliputi stetoskop, perlengkapan P3K, tandu, dan kebutuhan medis lain, yang awalnya dibiayai dari hibah AS yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai krisis ini menunjukkan dampak nyata dari berkurangnya sumber daya global.

“Pemotongan dana besar-besaran telah menghentikan layanan kesehatan dan gizi penting bagi jutaan orang, melumpuhkan transportasi udara yang sering menjadi satu-satunya jalur ke komunitas terpencil, serta memaksa lembaga bantuan memperkecil operasi mereka,” kata Fletcher dalam pernyataan Kamis lalu.

Perwakilan UNDP di Afghanistan, Stephen Rodriguez, juga menekankan kebutuhan mendesak akan dukungan internasional. 

“Selain korban jiwa, kami juga melihat infrastruktur dasar dan mata pencaharian hancur. Bantuan dari berbagai negara sudah berdatangan, tetapi jauh lebih banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, India, Pakistan, Iran, dan Turki telah mengirimkan uang, barang, maupun layanan untuk membantu korban. 

Namun tanpa kepastian dari Washington, yang hingga tahun lalu merupakan donor terbesar Afghanistan, upaya bantuan dinilai masih jauh dari cukup.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya