Berita

Gempa Afganistan (Foto: DW)

Global

Trump Sengaja Tahan Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 15:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hampir sepekan setelah gempa bumi mematikan mengguncang Afghanistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang, Amerika Serikat hingga kini belum menyetujui pemberian bantuan darurat. 

Ketidakjelasan sikap Washington menimbulkan kekhawatiran di tengah pemangkasan besar-besaran dana bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dua mantan pejabat senior Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan seorang sumber yang mengetahui situasi menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan deklarasi kebutuhan kemanusiaan, langkah awal untuk mengotorisasi bantuan. 


Biasanya, deklarasi semacam itu diterbitkan dalam waktu 24 jam setelah bencana besar.

“Ketidakresponsifan ini menegaskan bagaimana Presiden Trump telah melepaskan kepemimpinan puluhan tahun AS dalam bantuan bencana global,” ujar salah satu mantan pejabat USAID, seperti dimuat Reuters, Minggu, 7 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS pada Senin lalu hanya menyampaikan belasungkawa yang mendalam melalui unggahan di X. Namun hingga Jumat, 5 September 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan bantuan.

Seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Trump konsisten menahan bantuan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban. 

“Presiden Trump telah konsisten memastikan bantuan tidak mendarat di tangan rezim Taliban, yang terus menahan warga negara AS secara tidak sah,” kata pejabat tersebut.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan International Rescue Committee (IRC) menyebut permintaan mereka agar diizinkan mengirim peralatan medis senilai 105 ribu dolar AS belum dijawab Washington.

“Stok itu sekarang tertahan di gudang. Dalam ingatan saya, hampir tidak pernah ada momen ketika AS tidak merespons krisis semacam ini,” kata Kelly Razzouk, wakil presiden bidang kebijakan dan advokasi IRC.

Razzouk menambahkan peralatan tersebut meliputi stetoskop, perlengkapan P3K, tandu, dan kebutuhan medis lain, yang awalnya dibiayai dari hibah AS yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai krisis ini menunjukkan dampak nyata dari berkurangnya sumber daya global.

“Pemotongan dana besar-besaran telah menghentikan layanan kesehatan dan gizi penting bagi jutaan orang, melumpuhkan transportasi udara yang sering menjadi satu-satunya jalur ke komunitas terpencil, serta memaksa lembaga bantuan memperkecil operasi mereka,” kata Fletcher dalam pernyataan Kamis lalu.

Perwakilan UNDP di Afghanistan, Stephen Rodriguez, juga menekankan kebutuhan mendesak akan dukungan internasional. 

“Selain korban jiwa, kami juga melihat infrastruktur dasar dan mata pencaharian hancur. Bantuan dari berbagai negara sudah berdatangan, tetapi jauh lebih banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, India, Pakistan, Iran, dan Turki telah mengirimkan uang, barang, maupun layanan untuk membantu korban. 

Namun tanpa kepastian dari Washington, yang hingga tahun lalu merupakan donor terbesar Afghanistan, upaya bantuan dinilai masih jauh dari cukup.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya