Berita

Gempa Afganistan (Foto: DW)

Dunia

Trump Sengaja Tahan Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 15:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hampir sepekan setelah gempa bumi mematikan mengguncang Afghanistan dan menewaskan lebih dari 2.200 orang, Amerika Serikat hingga kini belum menyetujui pemberian bantuan darurat. 

Ketidakjelasan sikap Washington menimbulkan kekhawatiran di tengah pemangkasan besar-besaran dana bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dua mantan pejabat senior Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan seorang sumber yang mengetahui situasi menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan deklarasi kebutuhan kemanusiaan, langkah awal untuk mengotorisasi bantuan. 


Biasanya, deklarasi semacam itu diterbitkan dalam waktu 24 jam setelah bencana besar.

“Ketidakresponsifan ini menegaskan bagaimana Presiden Trump telah melepaskan kepemimpinan puluhan tahun AS dalam bantuan bencana global,” ujar salah satu mantan pejabat USAID, seperti dimuat Reuters, Minggu, 7 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS pada Senin lalu hanya menyampaikan belasungkawa yang mendalam melalui unggahan di X. Namun hingga Jumat, 5 September 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan bantuan.

Seorang juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Trump konsisten menahan bantuan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban. 

“Presiden Trump telah konsisten memastikan bantuan tidak mendarat di tangan rezim Taliban, yang terus menahan warga negara AS secara tidak sah,” kata pejabat tersebut.

Sementara itu, organisasi kemanusiaan International Rescue Committee (IRC) menyebut permintaan mereka agar diizinkan mengirim peralatan medis senilai 105 ribu dolar AS belum dijawab Washington.

“Stok itu sekarang tertahan di gudang. Dalam ingatan saya, hampir tidak pernah ada momen ketika AS tidak merespons krisis semacam ini,” kata Kelly Razzouk, wakil presiden bidang kebijakan dan advokasi IRC.

Razzouk menambahkan peralatan tersebut meliputi stetoskop, perlengkapan P3K, tandu, dan kebutuhan medis lain, yang awalnya dibiayai dari hibah AS yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai krisis ini menunjukkan dampak nyata dari berkurangnya sumber daya global.

“Pemotongan dana besar-besaran telah menghentikan layanan kesehatan dan gizi penting bagi jutaan orang, melumpuhkan transportasi udara yang sering menjadi satu-satunya jalur ke komunitas terpencil, serta memaksa lembaga bantuan memperkecil operasi mereka,” kata Fletcher dalam pernyataan Kamis lalu.

Perwakilan UNDP di Afghanistan, Stephen Rodriguez, juga menekankan kebutuhan mendesak akan dukungan internasional. 

“Selain korban jiwa, kami juga melihat infrastruktur dasar dan mata pencaharian hancur. Bantuan dari berbagai negara sudah berdatangan, tetapi jauh lebih banyak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, India, Pakistan, Iran, dan Turki telah mengirimkan uang, barang, maupun layanan untuk membantu korban. 

Namun tanpa kepastian dari Washington, yang hingga tahun lalu merupakan donor terbesar Afghanistan, upaya bantuan dinilai masih jauh dari cukup.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya