Berita

Ilustrasi Google (Foto: Getty Images)

Dunia

Israel Bayar Google Rp740 Miliar untuk Tutupi Berita Kelaparan Gaza

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 13:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah investigasi terbaru mengungkap bahwa pemerintah Israel membayar perusahaan teknologi raksasa Google sebesar 45 juta dolar AS atau Rp750 miliar ntuk menjalankan kampanye iklan selama enam bulan. 

Tujuannya adalah menutupi laporan PBB terkait kelaparan yang melanda Gaza akibat blokade penuh Israel sejak awal Maret lalu.

Mengutip laporan Drop Site News, Minggu, 7 September 2025, pembahasan mengenai kampanye ini muncul di Knesset hanya beberapa jam setelah Israel mengumumkan penghentian total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke Jalur Gaza pada 2 Maret 2025. 


Namun, kekhawatiran anggota parlemen Israel bukan ditujukan kepada warga Palestina yang terdampak, melainkan pada citra Israel di mata dunia.

Data terbaru menunjukkan, sedikitnya 367 warga Gaza, termasuk 131 anak-anak, meninggal akibat kelaparan sejak blokade diberlakukan.

Kampanye propaganda digital itu diusulkan oleh juru bicara militer Israel berbahasa Arab, Avichay Adraee. 

“Kita juga bisa memutuskan untuk meluncurkan kampanye digital dalam konteks ini, untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan datanya,” ujarnya. 

Salah satu iklan paling menonjol muncul di YouTube. Video tersebut memperlihatkan warga Palestina sedang memasak dan makan, lalu diakhiri dengan kalimat: “There is food in Gaza. Any other claim is a lie."

Iklan ini tayang bertepatan dengan meningkatnya kemarahan internasional atas kematian akibat kelaparan, bahkan sebelum PBB secara resmi menyatakan adanya bencana kelaparan di Gaza City dan wilayah sekitarnya.

Selain dengan Google, Israel juga disebut mengeluarkan dana 3 juta dolar AS atau Rp49 miliar untuk kampanye di media sosial X, serta mendatangkan influencer dari AS ke Gaza. 

Langkah ini dilakukan di saat jurnalis internasional dilarang masuk, sementara jurnalis Palestina yang meliput di lapangan kerap menjadi target serangan.

Ironisnya, beberapa pejabat Israel secara terbuka mengakui mendukung penggunaan kelaparan sebagai senjata. 

Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, pernah berkata, “No water, no electricity, they can die of hunger or surrender.” 

Sementara Menteri Warisan, Mmichay Eliyah, menegaskan bahwa warga Palestina “perlu dibuat kelaparan” kecuali mereka bersedia meninggalkan Gaza.

Keterlibatan Google juga memicu kontroversi, terutama setelah salah satu pendirinya, Sergey Brin, menyebut PBB sebagai lembaga yang “transparently antisemitic” usai pelapor khusus PBB Francesca Albanese menuduh Google meraup keuntungan dari genosida Israel dengan menyediakan layanan cloud bagi pemerintah Israel.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya