Berita

Selamat Ginting. (Foto: YouTube Refly Harun)

Politik

Selamat Ginting: Jokowi Sumber Masalah, Harus Diadili!

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 07:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dianggap sebagai sumber kerusakan bangsa. Dengan demikian tuntutan untuk mengadili Jokowi menjadi hal yang utama dalam memperbaiki kondisi. 

“Salah satu yang harus dituntut adalah mantan Presiden Jokowi, karena itu sumber masalah, ya harus diadili,” kata wartawan senior Selamat Ginting pada diskusi yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikutip redaksi dalam YouTube Refly Harun, Minggu, 7 September 2025.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang usia kemerdekaannya sama dengan Indonesia bisa mengadili mantan presidennya.


“Korea Selatan itu, diadili ada sekitar 4 atau 5 mantan presiden. Dan berani kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakan yang salah. Dikembalikan ke mana? Kau (mantan presiden) harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Lanjut Selamat, mengadili Jokowi menjadi kunci untuk memperbaiki budaya dan arah kemudi bangsa yang keliru di era saat ini.  

“Kalau kita menggunakan istilah mikul duwur mendem jero, semuanya akan berbalik. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin. Itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi,” tegasnya lagi.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia, sambung Selamat ialah adanya ular kepala dua. Hal tersebut mengarah pada kaki tangan Jokowi yang berada pada struktur pemerintahan.

“Menurut saya, kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala dua. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya, karena buntutnya juga jadi kepala. Nah, ular berkepala dua dalam peribahasa adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh kepura-puraan. Karena itu, ular berkepala dua ini memang harus dipenggal, (caranya) adili Jokowi,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya