Berita

Selamat Ginting. (Foto: YouTube Refly Harun)

Politik

Selamat Ginting: Jokowi Sumber Masalah, Harus Diadili!

MINGGU, 07 SEPTEMBER 2025 | 07:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dianggap sebagai sumber kerusakan bangsa. Dengan demikian tuntutan untuk mengadili Jokowi menjadi hal yang utama dalam memperbaiki kondisi. 

“Salah satu yang harus dituntut adalah mantan Presiden Jokowi, karena itu sumber masalah, ya harus diadili,” kata wartawan senior Selamat Ginting pada diskusi yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikutip redaksi dalam YouTube Refly Harun, Minggu, 7 September 2025.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang usia kemerdekaannya sama dengan Indonesia bisa mengadili mantan presidennya.


“Korea Selatan itu, diadili ada sekitar 4 atau 5 mantan presiden. Dan berani kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakan yang salah. Dikembalikan ke mana? Kau (mantan presiden) harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Lanjut Selamat, mengadili Jokowi menjadi kunci untuk memperbaiki budaya dan arah kemudi bangsa yang keliru di era saat ini.  

“Kalau kita menggunakan istilah mikul duwur mendem jero, semuanya akan berbalik. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin. Itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi,” tegasnya lagi.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia, sambung Selamat ialah adanya ular kepala dua. Hal tersebut mengarah pada kaki tangan Jokowi yang berada pada struktur pemerintahan.

“Menurut saya, kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala dua. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya, karena buntutnya juga jadi kepala. Nah, ular berkepala dua dalam peribahasa adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh kepura-puraan. Karena itu, ular berkepala dua ini memang harus dipenggal, (caranya) adili Jokowi,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya