Berita

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan (Foto: HMI)

Politik

PB HMI Dorong Pembentukan Desk Krisis di Istana

SABTU, 06 SEPTEMBER 2025 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pembentukan Desk Krisis dalam dialog strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Desk tersebut diproyeksikan sebagai pusat data nasional untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengadvokasi kasus kriminalisasi aktivis di berbagai daerah.

"Sebagai civil society, PB HMI juga menginisiasi pembentukan Desk Krisis sebagai media pendataan aktivis di berbagai daerah yang mengalami kriminalisasi,” kata Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, mengutip pernyataan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 September 2025. 


Selain itu, Desk Krisis juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari lembaga bantuan hukum, organisasi mahasiswa, hingga jaringan demokrasi, guna memperkuat daya tahan demokrasi dari ancaman represi.

Bagas menyebut agenda Sapta Suara yang diusung organisasinya bukan sekadar kritik, tetapi refleksi kebangsaan yang konstruktif. 

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah praktik kriminalisasi terhadap aktivis. Ia mendesak agar negara tidak membiarkan kriminalisasi menjadi instrumen pembungkaman.

'Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis, serta pembebasan aktivis yang ditahan harus menjadi prioritas," tegasnya. 

Selain menyoroti kriminalisasi, PB HMI juga menekankan perlunya perbaikan kinerja institusi publik. 

Menurut Bagas, lembaga negara tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan harus tampil inklusif dalam menyerap aspirasi rakyat dan menyalurkan hak-hak sosial secara adil dan merata.

Agenda Koreksi Indonesia melalui SaptaSuara sendiri diposisikan PB HMI sebagai peta jalan untuk menata kembali arah pembangunan nasional. 

Tuntutan yang diajukan mencakup percepatan pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi partai politik yang lebih berkeadilan, penindakan tegas terhadap anggota dewan yang dianggap melanggar etika, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal dan pekerja gig economy yang semakin terdampak disrupsi teknologi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Trenggono Akui Pensiun Dini dari TNI Usai Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BGN

Senin, 08 Juni 2026 | 16:24

Razia Balap Liar di Pinang Ranti, Brimob cuma Amankan Satu Sepeda Motor

Senin, 08 Juni 2026 | 16:18

Tujuh Advokat Gugat Otto Hasibuan di PN Balikpapan

Senin, 08 Juni 2026 | 16:05

Silmy Karim Diperiksa Perdana KPK dengan Tangan Diborgol

Senin, 08 Juni 2026 | 16:04

Said Iqbal Merapat ke Istana, Siap Dilantik Jadi Penasihat Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 16:03

Wadirut Pertamina Kunjungi Kilang Balongan Pastikan Operasional Berjalan Baik

Senin, 08 Juni 2026 | 15:57

Jangan Kaget Masalah Ijasah Palsu Tidak akan Selesai

Senin, 08 Juni 2026 | 15:55

KPK Panggil 4 Swasta Kasus Gratifikasi di Lingkungan MPR

Senin, 08 Juni 2026 | 15:47

Profil Shin Tae Yong, Tangan Dingin Penakluk Jerman yang Kini Membesut Persija

Senin, 08 Juni 2026 | 15:45

Nanik S Deyang Berkebaya Biru Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN

Senin, 08 Juni 2026 | 15:35

Selengkapnya