Berita

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan (Foto: HMI)

Politik

PB HMI Dorong Pembentukan Desk Krisis di Istana

SABTU, 06 SEPTEMBER 2025 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pembentukan Desk Krisis dalam dialog strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Desk tersebut diproyeksikan sebagai pusat data nasional untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengadvokasi kasus kriminalisasi aktivis di berbagai daerah.

"Sebagai civil society, PB HMI juga menginisiasi pembentukan Desk Krisis sebagai media pendataan aktivis di berbagai daerah yang mengalami kriminalisasi,” kata Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, mengutip pernyataan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 September 2025. 


Selain itu, Desk Krisis juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari lembaga bantuan hukum, organisasi mahasiswa, hingga jaringan demokrasi, guna memperkuat daya tahan demokrasi dari ancaman represi.

Bagas menyebut agenda Sapta Suara yang diusung organisasinya bukan sekadar kritik, tetapi refleksi kebangsaan yang konstruktif. 

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah praktik kriminalisasi terhadap aktivis. Ia mendesak agar negara tidak membiarkan kriminalisasi menjadi instrumen pembungkaman.

'Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis, serta pembebasan aktivis yang ditahan harus menjadi prioritas," tegasnya. 

Selain menyoroti kriminalisasi, PB HMI juga menekankan perlunya perbaikan kinerja institusi publik. 

Menurut Bagas, lembaga negara tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan harus tampil inklusif dalam menyerap aspirasi rakyat dan menyalurkan hak-hak sosial secara adil dan merata.

Agenda Koreksi Indonesia melalui SaptaSuara sendiri diposisikan PB HMI sebagai peta jalan untuk menata kembali arah pembangunan nasional. 

Tuntutan yang diajukan mencakup percepatan pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi partai politik yang lebih berkeadilan, penindakan tegas terhadap anggota dewan yang dianggap melanggar etika, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal dan pekerja gig economy yang semakin terdampak disrupsi teknologi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya