Berita

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan (Foto: HMI)

Politik

PB HMI Dorong Pembentukan Desk Krisis di Istana

SABTU, 06 SEPTEMBER 2025 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pembentukan Desk Krisis dalam dialog strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Desk tersebut diproyeksikan sebagai pusat data nasional untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengadvokasi kasus kriminalisasi aktivis di berbagai daerah.

"Sebagai civil society, PB HMI juga menginisiasi pembentukan Desk Krisis sebagai media pendataan aktivis di berbagai daerah yang mengalami kriminalisasi,” kata Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, mengutip pernyataan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 September 2025. 


Selain itu, Desk Krisis juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari lembaga bantuan hukum, organisasi mahasiswa, hingga jaringan demokrasi, guna memperkuat daya tahan demokrasi dari ancaman represi.

Bagas menyebut agenda Sapta Suara yang diusung organisasinya bukan sekadar kritik, tetapi refleksi kebangsaan yang konstruktif. 

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah praktik kriminalisasi terhadap aktivis. Ia mendesak agar negara tidak membiarkan kriminalisasi menjadi instrumen pembungkaman.

'Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis, serta pembebasan aktivis yang ditahan harus menjadi prioritas," tegasnya. 

Selain menyoroti kriminalisasi, PB HMI juga menekankan perlunya perbaikan kinerja institusi publik. 

Menurut Bagas, lembaga negara tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan harus tampil inklusif dalam menyerap aspirasi rakyat dan menyalurkan hak-hak sosial secara adil dan merata.

Agenda Koreksi Indonesia melalui SaptaSuara sendiri diposisikan PB HMI sebagai peta jalan untuk menata kembali arah pembangunan nasional. 

Tuntutan yang diajukan mencakup percepatan pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi partai politik yang lebih berkeadilan, penindakan tegas terhadap anggota dewan yang dianggap melanggar etika, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal dan pekerja gig economy yang semakin terdampak disrupsi teknologi.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

IShowSpeed Bertemu BTS di Belakang Panggung Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Baru Dua Pekan Beroperasi, PT DSI Kelola Devisa Rp188 Triliun

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Ganti Presiden Belum Tentu Ubah Keadaan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:11

Teknologi Terkini Diandalkan untuk Deteksi Dini Kerusakan Hutan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:02

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia Perkuat Pertahanan Maritim RI

Senin, 20 Juli 2026 | 17:53

Milenial Mendominasi Daftar Pemilih 2029

Senin, 20 Juli 2026 | 17:45

PKB Dukung Penuh Arah Baru Ekonomi Gagasan Prabowo

Senin, 20 Juli 2026 | 17:44

Prabowo Heran MBG Diserang, Sementara Kebocoran Negara Justru Didiamkan

Senin, 20 Juli 2026 | 17:37

Hibah Kapal Induk Italia Tak Boleh Jadi Beban Negara

Senin, 20 Juli 2026 | 17:34

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Ditangkap Usai Nobar Pildun di Rumah Dinas

Senin, 20 Juli 2026 | 17:21

Selengkapnya