Berita

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan (Foto: HMI)

Politik

PB HMI Dorong Pembentukan Desk Krisis di Istana

SABTU, 06 SEPTEMBER 2025 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pembentukan Desk Krisis dalam dialog strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Desk tersebut diproyeksikan sebagai pusat data nasional untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengadvokasi kasus kriminalisasi aktivis di berbagai daerah.

"Sebagai civil society, PB HMI juga menginisiasi pembentukan Desk Krisis sebagai media pendataan aktivis di berbagai daerah yang mengalami kriminalisasi,” kata Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, mengutip pernyataan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 September 2025. 


Selain itu, Desk Krisis juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari lembaga bantuan hukum, organisasi mahasiswa, hingga jaringan demokrasi, guna memperkuat daya tahan demokrasi dari ancaman represi.

Bagas menyebut agenda Sapta Suara yang diusung organisasinya bukan sekadar kritik, tetapi refleksi kebangsaan yang konstruktif. 

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah praktik kriminalisasi terhadap aktivis. Ia mendesak agar negara tidak membiarkan kriminalisasi menjadi instrumen pembungkaman.

'Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis, serta pembebasan aktivis yang ditahan harus menjadi prioritas," tegasnya. 

Selain menyoroti kriminalisasi, PB HMI juga menekankan perlunya perbaikan kinerja institusi publik. 

Menurut Bagas, lembaga negara tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan harus tampil inklusif dalam menyerap aspirasi rakyat dan menyalurkan hak-hak sosial secara adil dan merata.

Agenda Koreksi Indonesia melalui SaptaSuara sendiri diposisikan PB HMI sebagai peta jalan untuk menata kembali arah pembangunan nasional. 

Tuntutan yang diajukan mencakup percepatan pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi partai politik yang lebih berkeadilan, penindakan tegas terhadap anggota dewan yang dianggap melanggar etika, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal dan pekerja gig economy yang semakin terdampak disrupsi teknologi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya