Berita

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Caketum PPP Ideal Mampu Tarik Suara Ponpes yang Dikuasai PKB

SABTU, 06 SEPTEMBER 2025 | 01:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setidaknya ada dua kriteria yang perlu dipenuhi dalam mencari calon ketua umum untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi Muktamar X pada 27-29 September 2025 di Jakarta. 

Demikian dikatakan analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Jumat 5 September 2025.

Pertama, kata Jamiluddin, calon ketua umum PPP idealnya dekat dengan kiai. Hal itu diperlukan karena sebagian basis massa PPP ada di pondok pesantren alias ponpes.


"Karena itu, basis massa pesantren minimal harus dapat dipertahankan. Bahkan sedapat mungkin dapat menarik pesantren-pesantren yang selama ini lebih dekat ke PKB," kata Jamiluddin.
 
Kedua, lanjut Jamiluddin, calon ketua umum PPP idealnya dekat dengan anak muda. Dengan begitu, basis PPP dapat diperluas tidak hanya di pesantren dan pedesaan tapi kepada anak muda Islam di perkotaan.

"PPP perlu menjangkau anak muda di desa dan perkotaan, karena sebagian besar pemilih berusia muda. Ketua umum yang digandrungi anak muda yang berpeluang besar dapat mengajak mereka bergabung ke PPP," kata Jamiluddin.

"Setidaknya lebih banyak anak muda bisa menjadi simpatisan PPP," sambungnya.




Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya