Berita

Direktur Eksekutif LP2AD Victor Irianto Napitupulu. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Nusantara

LP2AD Sodorkan Belasan Nama Calon Sekda DKI, Siapa Saja?

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 23:11 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam menentukan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta untuk menggantikan Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun penting menjunjung transparansi.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengatakan, publik masih bertanya-tanya, apakah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung benar-benar akan membentuk pansel untuk menjaring calon sekda atau justru langsung menunjuk dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Masalahnya, rencana awal Mas Pram memang mengajukan dari internal ASN DKI Jakarta. Tapi rumor yang beredar, beliau justru melirik kandidat dari luar. Ini yang harus diluruskan agar tidak menimbulkan spekulasi," kata Victor melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Sabtu 6 September 2025.


Menurut Victor, pembentukan pansel menjadi langkah ideal agar proses pemilihan sekda berlangsung objektif, akuntabel dan menghindari kecurigaan adanya kepentingan politik.

"Sekda itu motor penggerak birokrasi, jadi harus dipilih dengan proses yang transparan," kata Victor.

Victor lalu menyodorkan belasan nama kandidat yang dinilai layak dari kalangan pejabat Eselon I asal DKI. Ada tiga nama besar, yakni Edy Junaedi Harahap yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM.

Selanjutnya Sri Haryati yang menjabat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PU dan Joko Agus Setyono (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi).

Selain itu, dari pejabat ASN Pemprov DKI DKI Jakarta Eselon II A yang layak secara administratif untuk mengikuti bursa calon sekda, yakni Sigit Wijatmoko (Aspem Sekdaprov DKI Jakarta), Ali Maulana Hakim (Askesra Sekdaprov DKI Jakarta) dan Andri Yansyah (Kadispora).

Kemudian, Budi Awaluddin (Kadis Kominfotik), Bayu Megantara (Kadis Gulkarmat), Satriadi Gunawan (Kasatpol PP), Uus Kuswanto (Wali Kota Jakarta Barat), Arifin (Wali Kota Jakarta Pusat), Munjirin (Wali Kota Jakarta Timur) dan Faisal Syafruddin (Kaban Aset).

Berikutnya Dhany Sukma (Inspektur DKI), Nasruddin Djoko Surjono (Kadis Pusip), Modhamad Miftahullah Tamary (Kadis Kebudayaan), Syaefulloh Hidayat (Kaban BP BUMD), Nahdiana (Kepala Dinas Pendidikan), Isnawa Adji (Kepala BPBD), Michael Rolandi C Brata (Kepala BPKD) dan Suharini Eliawati (Asperkeu Sekdaprov DKI Jakarta).

"Saya kira ada tiga nama kuat yang perlu dipertimbangkan, yakni Askesra Sekdprov DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Aspem Sekdaprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin," kata Victor.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya