Berita

Plt Ketum PPP, Mardiono (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Gagal Masuk Senayan, Mardiono Tak Layak jadi Ketum PPP

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gagal membawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan, Mardiono dianggap tidak layak menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP periode selanjutnya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Mardiono bukan sosok yang tepat untuk menjadi Ketum PPP karena pada Pemilu 2024 menjadi pembuktian Mardiono yang ala itu sebagai Plt Ketum PPP,  justru tidak sukses membuat PPP masuk Senayan.

"Salah satu sebab PPP tidak lagi memiliki kursi di DPR adalah pada saat era kepemimpinan Mardiono. Jadi jika sudah gagal tapi justru diberi kesempatan yang kedua kalinya, dikhawatirkan akan terulang kembali," kata Saiful dalam pesan singkat yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 5 September 2025.


Apalagi kata Saiful, pesta demokrasi 2029 jauh sangat berat ketimbang pemilu sebelumnya. Terlebih PPP tidak lagi memiliki wakil di parlemen.

"Maka akan sangat sulit lagi berkompetisi pada 2029 nantinya, terlebih jika masih mempertahankan orang yang pernah gagal membawa PPP pada kontestasi sebelumnya," pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.

Sebelumnya dalam Muskerwil DPW PPP Jakarta, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi. Namun, ia menyatakan kesiapannya jika memang masih dikehendaki.

“Saya tidak berambisi. Tapi kalau seorang pemimpin dikehendaki oleh orang yang mau dipimpin, tentu itu panggilan bagi seorang kader. Jadi kalau nanti seluruh Indonesia mayoritas masih memiliki keinginan, insyaallah saya memenuhi panggilan tersebut,” kata Mardiono.

Tuntutan pergantian ketum PPP sudah bergulir lama sejak PPP dinyatakan tidak mencapai ambang batas parlemen 4  persen. Saat ini pengurus wilayah, para kyai dan tokoh PPP sedang mencari figur baru yang mampu mengembalikan partai ke senayan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya