Berita

Plt Ketum PPP, Mardiono (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Gagal Masuk Senayan, Mardiono Tak Layak jadi Ketum PPP

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gagal membawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan, Mardiono dianggap tidak layak menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP periode selanjutnya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Mardiono bukan sosok yang tepat untuk menjadi Ketum PPP karena pada Pemilu 2024 menjadi pembuktian Mardiono yang ala itu sebagai Plt Ketum PPP,  justru tidak sukses membuat PPP masuk Senayan.

"Salah satu sebab PPP tidak lagi memiliki kursi di DPR adalah pada saat era kepemimpinan Mardiono. Jadi jika sudah gagal tapi justru diberi kesempatan yang kedua kalinya, dikhawatirkan akan terulang kembali," kata Saiful dalam pesan singkat yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 5 September 2025.


Apalagi kata Saiful, pesta demokrasi 2029 jauh sangat berat ketimbang pemilu sebelumnya. Terlebih PPP tidak lagi memiliki wakil di parlemen.

"Maka akan sangat sulit lagi berkompetisi pada 2029 nantinya, terlebih jika masih mempertahankan orang yang pernah gagal membawa PPP pada kontestasi sebelumnya," pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.

Sebelumnya dalam Muskerwil DPW PPP Jakarta, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi. Namun, ia menyatakan kesiapannya jika memang masih dikehendaki.

“Saya tidak berambisi. Tapi kalau seorang pemimpin dikehendaki oleh orang yang mau dipimpin, tentu itu panggilan bagi seorang kader. Jadi kalau nanti seluruh Indonesia mayoritas masih memiliki keinginan, insyaallah saya memenuhi panggilan tersebut,” kata Mardiono.

Tuntutan pergantian ketum PPP sudah bergulir lama sejak PPP dinyatakan tidak mencapai ambang batas parlemen 4  persen. Saat ini pengurus wilayah, para kyai dan tokoh PPP sedang mencari figur baru yang mampu mengembalikan partai ke senayan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya