Berita

Plt Ketum PPP, Mardiono (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Gagal Masuk Senayan, Mardiono Tak Layak jadi Ketum PPP

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gagal membawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan, Mardiono dianggap tidak layak menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP periode selanjutnya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Mardiono bukan sosok yang tepat untuk menjadi Ketum PPP karena pada Pemilu 2024 menjadi pembuktian Mardiono yang ala itu sebagai Plt Ketum PPP,  justru tidak sukses membuat PPP masuk Senayan.

"Salah satu sebab PPP tidak lagi memiliki kursi di DPR adalah pada saat era kepemimpinan Mardiono. Jadi jika sudah gagal tapi justru diberi kesempatan yang kedua kalinya, dikhawatirkan akan terulang kembali," kata Saiful dalam pesan singkat yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 5 September 2025.


Apalagi kata Saiful, pesta demokrasi 2029 jauh sangat berat ketimbang pemilu sebelumnya. Terlebih PPP tidak lagi memiliki wakil di parlemen.

"Maka akan sangat sulit lagi berkompetisi pada 2029 nantinya, terlebih jika masih mempertahankan orang yang pernah gagal membawa PPP pada kontestasi sebelumnya," pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.

Sebelumnya dalam Muskerwil DPW PPP Jakarta, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi. Namun, ia menyatakan kesiapannya jika memang masih dikehendaki.

“Saya tidak berambisi. Tapi kalau seorang pemimpin dikehendaki oleh orang yang mau dipimpin, tentu itu panggilan bagi seorang kader. Jadi kalau nanti seluruh Indonesia mayoritas masih memiliki keinginan, insyaallah saya memenuhi panggilan tersebut,” kata Mardiono.

Tuntutan pergantian ketum PPP sudah bergulir lama sejak PPP dinyatakan tidak mencapai ambang batas parlemen 4  persen. Saat ini pengurus wilayah, para kyai dan tokoh PPP sedang mencari figur baru yang mampu mengembalikan partai ke senayan.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya