Berita

Plt Ketum PPP, Mardiono (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Gagal Masuk Senayan, Mardiono Tak Layak jadi Ketum PPP

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gagal membawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan, Mardiono dianggap tidak layak menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP periode selanjutnya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Mardiono bukan sosok yang tepat untuk menjadi Ketum PPP karena pada Pemilu 2024 menjadi pembuktian Mardiono yang ala itu sebagai Plt Ketum PPP,  justru tidak sukses membuat PPP masuk Senayan.

"Salah satu sebab PPP tidak lagi memiliki kursi di DPR adalah pada saat era kepemimpinan Mardiono. Jadi jika sudah gagal tapi justru diberi kesempatan yang kedua kalinya, dikhawatirkan akan terulang kembali," kata Saiful dalam pesan singkat yang diterima RMOL di Jakarta, Jumat, 5 September 2025.


Apalagi kata Saiful, pesta demokrasi 2029 jauh sangat berat ketimbang pemilu sebelumnya. Terlebih PPP tidak lagi memiliki wakil di parlemen.

"Maka akan sangat sulit lagi berkompetisi pada 2029 nantinya, terlebih jika masih mempertahankan orang yang pernah gagal membawa PPP pada kontestasi sebelumnya," pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini.

Sebelumnya dalam Muskerwil DPW PPP Jakarta, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi. Namun, ia menyatakan kesiapannya jika memang masih dikehendaki.

“Saya tidak berambisi. Tapi kalau seorang pemimpin dikehendaki oleh orang yang mau dipimpin, tentu itu panggilan bagi seorang kader. Jadi kalau nanti seluruh Indonesia mayoritas masih memiliki keinginan, insyaallah saya memenuhi panggilan tersebut,” kata Mardiono.

Tuntutan pergantian ketum PPP sudah bergulir lama sejak PPP dinyatakan tidak mencapai ambang batas parlemen 4  persen. Saat ini pengurus wilayah, para kyai dan tokoh PPP sedang mencari figur baru yang mampu mengembalikan partai ke senayan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya