Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Pemerintah Harus Bentuk Tim Pencari Fakta, Bukan Malah Tangkap Aktivis

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polri harus membentuk tim gabungan pencari fakta bersifat independen, untuk mengungkapkan peristiwa demo yang berujung kekerasan di beberapa wilayah.

Hal ini disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyikapi adanya korban kematian, penangkapan, sampai dengan pembakaran fasilitas umum, sepanjang aksi demo.

Ia menekankan, tim gabungan pencari fakta ini untuk memastikan agar proses penyelidikan dan juga proses pengungkapan fakta atas berbagai peristiwa demonstrasi yang berujung dengan kekerasan. 


"Entah itu kematian, penangkapan sewenang-wenang, atau pembakaran gedung DPRD, atau penyerangan kantor-kantor kepolisian, termasuk Markas Brimob. Itu bisa dijelaskan dengan lebih adil, bisa dijelaskan dengan lebih objektif," kata Usman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 September 2025.

Secara nyata, Usman juga menyoroti penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen, dan rekan lainnya karena diduga melakukan penghasutan di media sosial sampai menimbulkan aksi-aksi anarki.

Usman pun meminta agar Delpedro dan mereka yang ditangkap segera dibebaskan.

Jangan sampai, ada anggapan bila Polda Metro Jaya menyudutkan kalangan sipil dan aktivis dalam kasus ini.

"Saya kira itu (penangkapan) langkah yang keliru. Langkah yang menyudutkan pihak aktivis seolah-olah menjadi dalang kerusuhan," kata Usman.

"Kepada pemerintah, kami mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen agar kita bisa memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik demonstrasi itu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen ditangkap atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis.

"Jadi benar, Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR (Delpedro Marhaen)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa 2 September 2025.

Usai ditangkap, Delpedro langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah lebih dahulu ditetapkan tersangka," kata Ade Ary.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya