Pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, tiba di gedung parlemen pada Kamis, 4 September 2025 (Foto: Bangkok Post)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand dijadwalkan menggelar pemilihan perdana menteri baru pada Jumat, 5 September 2025, waktu setempat.
Persaingan diperkirakan akan ketat dengan dua kandidat utama, Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai (BJT) dan Chaikasem Nitisiri dari Partai Pheu Thai.
Anutin, pemimpin Bhumjaithai, hampir dipastikan akan terpilih setelah mendapatkan dukungan dari Partai Rakyat (PP) yang sebelumnya berada di kubu oposisi.
Ia berencana membentuk pemerintahan minoritas dan kabarnya Bhumjaithai akan kembali memegang kendali atas Kementerian Dalam Negeri.
Partai ini juga diperkirakan akan mendapat sejumlah kementerian strategis, seperti Kementerian Perhubungan yang kemungkinan dipimpin Phiphat Ratchakitprakarn, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Inovasi yang diperkirakan dipegang Chaichanok Chidchob, serta Kantor Perdana Menteri yang kemungkinan ditempati Paradorn Prissanananthakul.
Sementara itu, Partai Klatham diperkirakan akan mempertahankan kendali atas Kementerian Pertanian dan Koperasi serta Kementerian Pendidikan, dan berpeluang mendapatkan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia.
Partai Persatuan Bangsa Thailand, yang dipimpin Suchart Chomklin, kemungkinan akan memegang Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Adapun jabatan penting lainnya, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri, diperkirakan akan diberikan kepada pihak luar atau kalangan profesional.
Di sisi lain, Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai menegaskan bahwa partainya telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan Partai Rakyat (PP).
Chaikasem bahkan berjanji, jika terpilih, ia akan segera membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru tanpa menunggu empat bulan.
“Ini janji kepada rakyat dan semua anggota parlemen. Jika saya menjadi perdana menteri, kami akan menghormati perjanjian ini tanpa perubahan,” kata Chaikasem, dikutip dari
Bangkok Post.
Namun, Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin PP, menegaskan bahwa partainya solid mendukung Anutin dan membantah adanya perpecahan internal atau rencana pemungutan suara bebas.
Ia juga menilai tawaran Pheu Thai untuk segera membubarkan parlemen hanyalah strategi politik dan meragukan ketulusan mereka dalam negosiasi.
