Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto menerima perwakilan mahasiswa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 September 2025 (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Mahasiswa Audiensi Bareng Mensesneg dan Mendikti di Istana

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 00:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan diundang untuk berdialog dengan pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis malam, 4 September 2025. 

Sayangnya, mahasiswa tidak dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto karena Kepala Negara harus menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal. 

Meski demikian, Presiden tetap menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk hadir menerima aspirasi mahasiswa.


Acara yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dibuka dengan sambutan dari Mendikti Saintek yang menekankan pentingnya komunikasi konstruktif antara pemerintah dan generasi muda sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa.

“Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih atas berkenannya untuk hadir pada malam hari ini dan bersilaturahmi untuk bersama-sama membangun perspektif yang sama tentang bangsa kita, tentang negara kita," ujarnya.

Brian menambahkan, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa. 

“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Mensesneg Pras mengungkap bahwa dirinya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan ini.

Meski tidak hadir secara langsung, Presiden dengan senang hati memperbolehkan Istana Merdeka digunakan sebagai tempat pertemuan dengan mahasiswa dan menitipkan salam hormat kepada mereka. 

“Saya tadi minta ijin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden bolehkah kami pinjem? Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik. Sampaikan salam hormat saya dan silahkan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” tutur Menteri Pras.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra, di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. 

Pada kesempatan itu, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha menekankan titik tuntutan utama mahasiswa, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembentukan tim investigasi dugaan makar. 

“Kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Hari ini, kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujarnya.

Pasha menambahkan, tanggapan pemerintah cukup positif meski mahasiswa belum bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. 

Terkait deadline tuntutan yang jatuh besok, Paloma, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Banten se-Jabodetabek, menyampaikan bahwa mahasiswa tetap akan mengawal aspirasi masyarakat. 

“Untuk kepastian waktu, kami belum bisa memastikan sendiri karena dari Bapak Mensesneg dan Bapak Mendiktisaintek itu juga pasti akan mengakomodir segala tuntutan masyarakat dan akan dilakukan dalam waktu ataupun tempo secepat-cepatnya," tandanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya