Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Bisnis

Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 23:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan sementara program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menganggap selama delapan bulan pelaksanaan MBG terdapat banyaknya korban keracunan serta skema yang dinilai masih belum optimal. 

"Karena tadi korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi juga tadi jangka pendek, jelas-jelas tidak didapat. Jadi tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama 8 bulan terakhir ini," kata Izzudin dalam diskusi publik Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis 4 September 2025.


Menurut dia, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh sebanyak 23 juta penerima manfaat. Namun selama 8 bulan pelaksanaan itu, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah kalau sudah lebih dari 4 ribu korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," sebutnya.

Izzudin menekankan catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN Tahun 2026. 

Ia mengimbau pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi lainnya.

Indef mendesak pemerintah wajib berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dengan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.

"Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:13

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:08

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:07

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:56

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:49

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:44

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:39

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:28

Selengkapnya