Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Bisnis

Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 23:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan sementara program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menganggap selama delapan bulan pelaksanaan MBG terdapat banyaknya korban keracunan serta skema yang dinilai masih belum optimal. 

"Karena tadi korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi juga tadi jangka pendek, jelas-jelas tidak didapat. Jadi tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama 8 bulan terakhir ini," kata Izzudin dalam diskusi publik Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis 4 September 2025.


Menurut dia, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh sebanyak 23 juta penerima manfaat. Namun selama 8 bulan pelaksanaan itu, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah kalau sudah lebih dari 4 ribu korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," sebutnya.

Izzudin menekankan catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN Tahun 2026. 

Ia mengimbau pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi lainnya.

Indef mendesak pemerintah wajib berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dengan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.

"Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya