Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Bisnis

Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 23:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan sementara program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menganggap selama delapan bulan pelaksanaan MBG terdapat banyaknya korban keracunan serta skema yang dinilai masih belum optimal. 

"Karena tadi korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi juga tadi jangka pendek, jelas-jelas tidak didapat. Jadi tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama 8 bulan terakhir ini," kata Izzudin dalam diskusi publik Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis 4 September 2025.


Menurut dia, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh sebanyak 23 juta penerima manfaat. Namun selama 8 bulan pelaksanaan itu, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah kalau sudah lebih dari 4 ribu korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," sebutnya.

Izzudin menekankan catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN Tahun 2026. 

Ia mengimbau pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi lainnya.

Indef mendesak pemerintah wajib berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dengan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.

"Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya