Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Bisnis

Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 23:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan sementara program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menganggap selama delapan bulan pelaksanaan MBG terdapat banyaknya korban keracunan serta skema yang dinilai masih belum optimal. 

"Karena tadi korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi juga tadi jangka pendek, jelas-jelas tidak didapat. Jadi tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama 8 bulan terakhir ini," kata Izzudin dalam diskusi publik Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis 4 September 2025.


Menurut dia, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh sebanyak 23 juta penerima manfaat. Namun selama 8 bulan pelaksanaan itu, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah kalau sudah lebih dari 4 ribu korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," sebutnya.

Izzudin menekankan catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN Tahun 2026. 

Ia mengimbau pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi lainnya.

Indef mendesak pemerintah wajib berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dengan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.

"Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya