Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan kesiapannya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait tuntutan 17+8 yang belakangan ramai disuarakan dalam aksi demonstrasi.
Kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 September 2025, AHY menjelaskan bahwa dirinya bersama jajaran pemerintah terus memantau dan mencermati secara seksama tuntutan 17+8.
“17+8. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” ujar AHY.
AHY menekankan bahwa sejumlah isu yang dianggap mendesak perlu segera direspons dengan membuka komunikasi yang sehat antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
“Tentu dalam kepasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah,” paparnya.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang muncul, baik dari mahasiswa, buruh, maupun kelompok masyarakat lainnya, harus mendapatkan perhatian serius.
“Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum keadilan, dan lain sebagainya,” kata AHY.
Menurutnya, kanal komunikasi yang baik menjadi kunci agar solusi bisa dicapai bersama-sama tanpa ada kebuntuan.
“Jadi artinya, terlepas kapasitas saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” pungkas AHY.
Tuntutan 17+8 merujuk pada daftar aspirasi gabungan yang disuarakan oleh elemen mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak awal September 2025.
Berikut daftar 17 Tuntutan Utama:
1. Pencabutan regulasi yang merugikan masyarakat kecil.
2. Penurunan harga kebutuhan pokok.
3. Jaminan lapangan kerja layak bagi buruh dan lulusan baru.
4. Peningkatan anggaran pendidikan minimal 20 persen.
5. Perbaikan sistem kesehatan publik.
6. Subsidi transportasi umum yang lebih luas.
7. Transparansi proyek infrastruktur besar.
8. Pemberantasan korupsi secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
9. Penegakan hukum yang adil dan setara.
10. Perlindungan hak-hak petani dan nelayan.
11. Akses perumahan terjangkau untuk masyarakat menengah-bawah.
12. Kebijakan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
13. Peningkatan upah minimum sesuai inflasi.
14. Perlindungan terhadap kebebasan pers dan demokrasi.
15. Peningkatan program kesejahteraan sosial.
16. Penghentian kriminalisasi aktivis dan pejuang lingkungan.
17. Reformasi sistem perpajakan agar lebih adil.
8 Tambahan Tuntutan:
1. Penurunan tarif listrik dan BBM.
2. Revisi kebijakan impor pangan yang merugikan petani lokal.
3. Pengawasan ketat penggunaan dana publik.
4. Transparansi dana dan program bantuan sosial.
5. Jaminan kesehatan nasional tanpa diskriminasi layanan.
6. Penanganan krisis lingkungan dan bencana alam secara serius.
7. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan strategis.
8. Peninjauan kembali proyek IKN yang dianggap membebani anggaran negara.
