Berita

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

AHY: Kerusakan Akibat Demo di 10 Provinsi Tembus Rp950 Miliar

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 16:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mencatat total kerusakan akibat aksi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah Indonesia mencapai hampir satu triliun rupiah. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut nilai kerusakan tersebut sudah diidentifikasi dan akan segera ditangani.

“Kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar,” kata AHY kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.


AHY menjelaskan, hasil inventarisasi menunjukkan kerusakan terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Kerusakan paling parah ditemukan di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.

“Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Menurut AHY, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan meliputi gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak maupun terbakar.

AHY menegaskan, seluruh biaya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan tersebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN yang dialokasikan lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Ya, itu yang dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya dari situ cost-nya,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya