Berita

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

AHY: Kerusakan Akibat Demo di 10 Provinsi Tembus Rp950 Miliar

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 16:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah mencatat total kerusakan akibat aksi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah Indonesia mencapai hampir satu triliun rupiah. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut nilai kerusakan tersebut sudah diidentifikasi dan akan segera ditangani.

“Kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar,” kata AHY kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.


AHY menjelaskan, hasil inventarisasi menunjukkan kerusakan terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Kerusakan paling parah ditemukan di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.

“Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Menurut AHY, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan meliputi gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak maupun terbakar.

AHY menegaskan, seluruh biaya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan tersebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN yang dialokasikan lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Ya, itu yang dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya dari situ cost-nya,” tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya