Berita

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muh. Hasanuddin Wahid. (Foto: Humas PKB)

Politik

Sekjen PKB Kupas Pertahanan Indonesia Hadapi China Grey Zone Strategy

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muh. Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, berhasil lulus dalam sidang promosi doktor terbuka Program Studi S3 Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.

"Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan para penguji serta nilai yang telah diberikan bahwa Muh. Hasanuddin Wahid dinyatakan lulus sebagai doktor Ilmu Pertahanan Unhan yang ke-72," kata Ketua Sidang, Laksamana Muda TNI Dr. Bambang Irwanto di aula kampus Unhan Sentul, Bogor, Kamis, 4 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Cak Udin berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi China Grey Zone Strategy di Kawasan Laut China Selatan Guna Mendukung Pertahanan Negara" di depan sembilan dewan promotor dan penguji.


"Sejauh ini belum ada satupun penelitian dari aspek teoritik yang mengangkat China grey zone strategy yang melakukan pengukuran tingkat dan jenis ancaman. Penelitian yang ada masih berfokus pada pendeskripsian apa saja operasi grey zone tanpa membahas strategi komprehensif untuk menangkalnya," ujar Cak Udin.

Cak Udin mengupas masalah ancaman grey zone di Laut China Selatan dengan menggunakan beberapa teori utama. Pertama, teori Asymmetric Warfare yang menjelaskan tentang konflik yang tidak seimbang dan bagaimana pihak dengan sumber daya lebih sedikit dapat menggunakan strategi tertentu untuk menghadapi pihak yang lebih kuat.

Kedua, teori Power dari Joseph Nye yang menyoroti konsep kekuatan lunak (soft power), kekuatan keras (hard power), dan kekuatan cerdas (smart power) dalam hubungan internasional. Ketiga, teori Strategi Pertahanan yang memberikan kerangka kerja dalam merancang langkah-langkah pertahanan efektif.

"Saya juga menggunakan teori Asymmetric Defence Strategy sebagai landasan praktis untuk merumuskan strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi taktik grey zone yang digunakan oleh China," urainya.

Dalam disertasinya, Cak Udin memaparkan secara komprehensif tentang grey zone strategy yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan. Ia menguraikan bagaimana strategi ini, yang berada di antara konflik terbuka dan damai, menimbulkan berbagai dampak operasional yang signifikan terhadap keamanan dan pertahanan Indonesia.

Lebih lanjut, Cak Udin berhasil merumuskan sebuah kerangka strategi pertahanan yang dapat diimplementasikan Indonesia untuk menghadapi ancaman China grey zone strategy tersebut. 

Strategi ini mengedepankan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek militer, diplomasi, intelijen, serta kerja sama regional guna memperkuat posisi Indonesia di wilayah Laut China Selatan.

“Melalui penelitian ini, saya berharap Indonesia dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi tantangan grey zone yang semakin kompleks, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di perairan strategis ini,” ujar Cak Udin.

Keberhasilan Cak Udin ini menjadi langkah penting dalam pengembangan kajian pertahanan nasional yang adaptif terhadap dinamika ancaman di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah dan institusi pertahanan diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan kebijakan strategis ke depan.

Adapun daftar 9 dewan promotor yang menguji disertasi Cak Udin adalah Laksamana Muda TNI Dr. Bambang Irwanto; Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio; Laksamana TNI (Purn) Dr. Suyono Thamrin; Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Joni Widjayanto; Laksamana Madya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat; Kolonel Dr. Ir. Guntur Eko Saputro; Kolonel Dr. Robby Mochamad Taufik; Prof. Dr. R. Widya Setiabudi dan Drs. Teuku Rezasyah, M.A.IR., Ph.D.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya