Prancis Desak AS Batalkan Larangan Visa untuk Pejabat Palestina

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Amerika Serikat untuk meninjau ulang keputusannya menolak pemberian visa bagi para pejabat Palestina yang hendak menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

Dalam sebuah pernyataan di X, Macron menilai langkah Washington tersebut tidak dapat diterima.

“Kami menyerukan agar kebijakan ini dibatalkan dan perwakilan Palestina dijamin hadir sesuai dengan Host Country Agreement,” tulis Macron, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 4 September 2025.

Macron menyampaikan komentar itu setelah melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. 

Keduanya dijadwalkan memimpin Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September mendatang.

“Tujuan kami jelas: menggalang dukungan internasional seluas mungkin untuk Solusi Dua Negar, satu-satunya jalan untuk memenuhi aspirasi sah bangsa Israel dan Palestina,” tegas Macron.

Ia menambahkan, upaya tersebut tidak akan terhenti oleh agresi militer Israel, upaya aneksasi wilayah, maupun pengusiran paksa penduduk Palestina.

“Tidak ada ofensif, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa populasi yang akan menggagalkan momentum yang telah kami bangun bersama Putra Mahkota, momentum yang telah didukung banyak mitra internasional,” kata dia. 

Pemerintah AS pekan lalu mengumumkan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas beserta sejumlah pejabat tidak akan diizinkan memasuki wilayahnya. 

Keputusan itu muncul di tengah rencana sejumlah sekutu Amerika, termasuk Belgia, untuk secara resmi mengakui negara Palestina di forum PBB.