Berita

Dari kiri ke kanan: Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Beijing, Rabu, 3 September 2025. (Foto: Xinhua)

Publika

Indonesia Simbol Kebangkitan Poros Asia

OLEH: BOBBY CIPUTRA*
KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 04:30 WIB

APA arti kehadiran Prabowo Subianto di panggung Beijing bagi Dunia? Pertanyaan sederhana ini tiba-tiba viral mengguncang jagat maya setelah foto parade militer China. Gambar yang memperlihatkan Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un, dan Prabowo Subianto berdiri sejajar seolah menggambarkan “The Greatest Four” menjadi sorotan global. 

Apakah Indonesia kini beralih haluan, atau sedang memainkan diplomasi yang jauh lebih kompleks? Banyak orang menganggap itu sekadar seremoni. Tapi politik jarang sesederhana itu.
  
Parade Militer China yang Mengguncang


Parade militer di Beijing pada 3 September 2025 bukan hanya pamer kekuatan. Ribuan pasukan berbaris rapi, jet tempur membelah langit, rudal balistik digerakkan di depan mata dunia. Peringatan 80 tahun kemenangan China atas Jepang itu seperti pesan lantang: China bukan lagi bangsa yang diinjak sejarah, melainkan kekuatan yang siap menentukan masa depan.
 
Yang lebih mengguncang bukanlah deru tank, melainkan siapa yang hadir. Xi Jinping berdiri di panggung bersama Vladimir Putin, Kim Jong Un, dan Prabowo Subianto. Konfigurasi ini langsung memicu perbincangan global. Dunia sadar, parade itu adalah panggung politik. China menggunakan momentum sejarah untuk menegaskan posisinya kini. Dan Indonesia ikut menjadi sorotan, bagian dari simbol poros Asia yang bangkit.
 
Bergerak dan Berubah

Sejarah selalu bergerak. Abad ke-20 ditandai Perang Dunia dan Perang Dingin. Kini, abad ke-21 diwarnai pergeseran besar. Barat tidak lagi memegang kendali mutlak. China tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dan militer. Rusia, meski disanksi, tetap berpengaruh. Korea Utara masih jadi simbol perlawanan.
 
Indonesia tidak bisa lagi hanya jadi penonton. Dengan populasi terbesar keempat, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita punya posisi unik. Kehadiran Prabowo di Beijing adalah sinyal bahwa Indonesia mulai diberlakukan sebagai kekuatan strategis. Dunia sedang berubah, dan Asia menjadi panggung utama perubahan itu.
 
Peran Prabowo dan Warisan Sukarno
 
Kehadiran Prabowo di Beijing mengingatkan pada Sukarno. Enam dekade lalu, Sukarno berdiri tegak melawan dominasi Barat. Ia membangun poros Jakarta-Beijing-Pyongyang-Moskow.

Hari ini bayangan itu muncul kembali. Bedanya, Prabowo hadir bukan dengan retorika revolusioner, melainkan dengan gaya nasionalis-pragmatis. Tapi simbolnya sama: Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak hanya menghadap ke Barat.
 
Bagi China, Indonesia adalah pintu Asia Tenggara, dengan jalur maritim strategis dan pasar besar. Bagi Rusia, Indonesia adalah sahabat lama sejak era Sukarno. Bagi Korea Utara, Indonesia adalah sedikit negara yang berani menjaga hubungan diplomatik tanpa tunduk pada tekanan Amerika. Indonesia bukan sekadar besar, tapi juga penyeimbang.

Sindiran Trump dan Ketegangan Barat

Tidak semua pihak nyaman melihat kebersamaan itu. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, langsung menyindir keras Xi Jinping, Putin, Kim, bahkan Prabowo. Ia menuduh pertemuan tersebut sebagai upaya “berkonspirasi melawan Amerika”.
 
Sindiran itu justru mengkonfirmasi satu hal: bahwa momen Beijing dianggap penting. Amerika khawatir melihat kebangkitan poros Asia, apalagi ketika Indonesia mulai masuk ke dalam orbit itu. Dalam kacamata Washington, kehadiran Prabowo di Beijing tidak lagi bisa dianggap biasa. Ia adalah tanda bahwa keseimbangan dunia sedang bergeser.
 
Namun, jika kita melihat daftar lengkap 26 negara yang diundang, angkanya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya negara anggota PBB, tapi ada pola yang menarik terlihat. Sebagian besar adalah negara-negara yang tidak terikat kuat dengan blok Barat: negara-negara non-blok, negara-negara dari Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan negara-negara yang memiliki hubungan historis dengan China atau Rusia.
 
Ini menunjukkan bahwa China tidak hanya mengundang sekutu ideologis, melainkan juga mitra-mitra strategis yang penting dan relevan dalam skema tatanan dunia baru. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, adalah salah satu mitra kunci tersebut.
 
Sosialisme Modern dan Kehadiran Indonesia

Parade militer di Beijing tidak hanya menampilkan kekuatan senjata, tetapi juga ideologi yang masih hidup: sosialisme dengan wajah modern. China, Rusia, hingga Korea Utara menunjukkan bahwa sosialisme bisa mengambil bentuk baru bukan lagi sekadar doktrin klasik, tetapi strategi politik, ekonomi dan kemandirian dalam menghadapi tekanan global.
 
Kehadiran Prabowo di barisan para pemimpin ini memberi pesan tersendiri. Seperti mimpi Prabowo yang pernah menyatakan keinginannya untuk menjadi pemimpin sosialis di Asia. Dengan semangat mewujudkan keadilan sosial, menolak dominasi asing dan meningkatkan ekonomi kerakyatan, sejatinya sejalan dengan nilai-nilai yang digaungkan dalam parade tersebut.

Di era dunia yang sedang berubah, sosialisme modern tidak harus dimaknai sebagai ideologi tertutup. Ia justru bisa menjadi lensa untuk melihat bagaimana bangsa-bangsa Asia membangun kedaulatan tanpa tunduk pada hegemoni. Di titik ini, Indonesia berperan penting sebagai jembatan: bukan sekadar pengamat, melainkan bagian dari percakapan besar tentang model pembangunan yang lebih adil dan manusiawi.
 
Sekali lagi, foto Prabowo berdiri sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un akan dikenang sebagai momen penting dalam geopolitik dunia. Ia bukan sekadar gambar, tetapi simbol kebangkitan poros Asia. Posisi Indonesia yang menganut politik bebas aktif menjadi modal besar untuk menjembatani berbagai kepentingan.
 
Dunia sedang berubah, dan di tengah perubahan itu. Indonesia harus menjadi penentu arah.
 

*Penulis adalah Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya