KAMMI: Gelombang Demonstrasi Puncak Kemarahan Rakyat

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi nasional di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta pada, Rabu, 3 September 2025.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung sejak Senin, 25 Agustus 2025 lalu di berbagai daerah.

Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi menegaskan bahwa gelombang demonstrasi ini merupakan puncak amarah rakyat.

“Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan akumulasi kekecewaan rakyat yang telah lama terpendam,” kata Jundi kepada wartawan.

Menurut dia, isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan menjadi pemicu utama kemarahan publik.

“Anggaran negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat publik,” tegasnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.

“RUU ini sudah lama dibahas, tetapi terus diulur tanpa alasan yang jelas. Padahal RUU ini menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai korupsi. Jika pemerintah dan DPR serius berantas korupsi tidak ada jalan lain selain segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” kata Arsandi.

PP KAMMI juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain mendesak seluruh Anggota DPR untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia, karena  serangkaian aksi dipicu oleh sikap dan ucapan yang melukai hati rakyat.

Berikutnya mengingatkan pejabat publik untuk mengedepankan etika, moral, dan empati. Perilaku berjoget atau ucapan yang tidak berempati sangat melukai perasaan masyarakat.