PBB: Pejabat Harus Bermoral Bukan Flexing di Media Sosial

Partai Bulan Bintang (PBB) mengimbau elit penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat penegak hukum untuk tidak pamer kemewahan yang bisa memicu kemarahan rakyat.

Imbauan disampaikan merespons aksi massa berujung gejolak nasional yang terjadi baru-baru ini.

"(Sebaliknya) harusnya punya sikap rendah hati, menunjukkan kesederhanaan serta keteladanan moral," kata Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, dalam konferensi pers di kantor DPP PBB, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 3 September 2025.

Ia mengingatkan tindakan flexing atau pamer kemewahan dapat memicu kesenjangan sosial yang melahirkan kemarahan di tengah masyarakat. Terlebih kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja salah satu indikatornya harga barang-barang kebutuhan pokok naik.

Dia meyakinkan bahwa kedekatan emosional antara pemimpin dengan rakyat adalah pondasi kepercayaan sosial dalam hidup bernegara yang sangat berbeda dari pencitraan.

Terkait aksi massa, Gugum mendukung pemerintah dan DPR untuk berani terbuka melakukan dialog dengan rakyat. 

"Dalam hal ini, dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus selalu diutamakan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut dari masyarakat sipil maupun aparat negara," kata dia.

Tak lupa, PBB menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa selama aksi berlangsung lalu di Jakarta dan 24 derah lainnya di Indonesia.

"PBB mendesak pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat. Partai ini juga meminta aparat keamanan menjunjung profesionalisme, humanisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Gugum.

Sedangkan untuk internal, Gugum meminta 174 pejabat publik dari partainya di DPRD se-Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat melalui forum dialog.

“Sebagai partai berlandaskan nilai Islam dan kebangsaan, kami meyakini jalan damai, dialog, dan musyawarah adalah cara terbaik menyelesaikan persoalan bangsa,” tegas Gugum.