Berita

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Kadin:

Pengusaha Keluhkan Rantai Pasok Terganggu Imbas Demo Ricuh

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dunia usaha merasakan dampak serius dari aksi unjuk rasa anarkistis yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan, para pelaku usaha yang tergabung dalam 200 asosiasi kini menghadapi masalah besar, terutama terganggunya rantai pasok akibat distribusi terhambat.

Kondisi ini, kata Anindya, membuat pabrik kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen, sementara sektor ritel tak bisa menerima pasokan barang, termasuk kebutuhan pangan.


"Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat," kata Anindya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu, 3 September 2025.

Gangguan keamanan di Jakarta, Bodetabek, dan sejumlah kota besar juga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH). 

Namun, Anindya mengingatkan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Banyak sektor masih membutuhkan kehadiran fisik (WFO), sehingga rasa takut karyawan masuk kantor ikut memukul pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek online.

Atas situasi itu, para anggota Kadin meminta asosiasi menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. 

"Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," kata Anindya.

Adapun dari pertemuan dengan 200 asosiasi, Kadin merumuskan enam poin kesepakatan. Pertama, dunia usaha harus tetap berinvestasi dan berdagang meski ada kebijakan WFH, dengan syarat perlindungan aparat keamanan diperkuat.

Kedua, Kadin pusat dan daerah meningkatkan dialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan legislatif untuk menstabilkan keamanan.

Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan pemerintah daerah untuk menggelar program pasar murah serta beras murah, guna meredam gejolak harga dan menunjukkan kepedulian pengusaha kepada masyarakat. 

Keempat, menjaga kepercayaan investor dianggap mutlak karena investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kelima, Kadin pusat, daerah, dan seluruh asosiasi diminta solid sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Keenam, instabilitas keamanan yang mengganggu investasi, produksi, dan perdagangan harus segera diatasi karena beban kewajiban dunia usaha terhadap negara, karyawan, dan masyarakat semakin berat.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya