Berita

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Kadin:

Pengusaha Keluhkan Rantai Pasok Terganggu Imbas Demo Ricuh

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dunia usaha merasakan dampak serius dari aksi unjuk rasa anarkistis yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan, para pelaku usaha yang tergabung dalam 200 asosiasi kini menghadapi masalah besar, terutama terganggunya rantai pasok akibat distribusi terhambat.

Kondisi ini, kata Anindya, membuat pabrik kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen, sementara sektor ritel tak bisa menerima pasokan barang, termasuk kebutuhan pangan.


"Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat," kata Anindya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu, 3 September 2025.

Gangguan keamanan di Jakarta, Bodetabek, dan sejumlah kota besar juga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH). 

Namun, Anindya mengingatkan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Banyak sektor masih membutuhkan kehadiran fisik (WFO), sehingga rasa takut karyawan masuk kantor ikut memukul pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek online.

Atas situasi itu, para anggota Kadin meminta asosiasi menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. 

"Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," kata Anindya.

Adapun dari pertemuan dengan 200 asosiasi, Kadin merumuskan enam poin kesepakatan. Pertama, dunia usaha harus tetap berinvestasi dan berdagang meski ada kebijakan WFH, dengan syarat perlindungan aparat keamanan diperkuat.

Kedua, Kadin pusat dan daerah meningkatkan dialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan legislatif untuk menstabilkan keamanan.

Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan pemerintah daerah untuk menggelar program pasar murah serta beras murah, guna meredam gejolak harga dan menunjukkan kepedulian pengusaha kepada masyarakat. 

Keempat, menjaga kepercayaan investor dianggap mutlak karena investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kelima, Kadin pusat, daerah, dan seluruh asosiasi diminta solid sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Keenam, instabilitas keamanan yang mengganggu investasi, produksi, dan perdagangan harus segera diatasi karena beban kewajiban dunia usaha terhadap negara, karyawan, dan masyarakat semakin berat.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya