Berita

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Kadin:

Pengusaha Keluhkan Rantai Pasok Terganggu Imbas Demo Ricuh

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dunia usaha merasakan dampak serius dari aksi unjuk rasa anarkistis yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan, para pelaku usaha yang tergabung dalam 200 asosiasi kini menghadapi masalah besar, terutama terganggunya rantai pasok akibat distribusi terhambat.

Kondisi ini, kata Anindya, membuat pabrik kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen, sementara sektor ritel tak bisa menerima pasokan barang, termasuk kebutuhan pangan.


"Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat," kata Anindya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu, 3 September 2025.

Gangguan keamanan di Jakarta, Bodetabek, dan sejumlah kota besar juga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH). 

Namun, Anindya mengingatkan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Banyak sektor masih membutuhkan kehadiran fisik (WFO), sehingga rasa takut karyawan masuk kantor ikut memukul pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek online.

Atas situasi itu, para anggota Kadin meminta asosiasi menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. 

"Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal," kata Anindya.

Adapun dari pertemuan dengan 200 asosiasi, Kadin merumuskan enam poin kesepakatan. Pertama, dunia usaha harus tetap berinvestasi dan berdagang meski ada kebijakan WFH, dengan syarat perlindungan aparat keamanan diperkuat.

Kedua, Kadin pusat dan daerah meningkatkan dialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan legislatif untuk menstabilkan keamanan.

Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan pemerintah daerah untuk menggelar program pasar murah serta beras murah, guna meredam gejolak harga dan menunjukkan kepedulian pengusaha kepada masyarakat. 

Keempat, menjaga kepercayaan investor dianggap mutlak karena investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kelima, Kadin pusat, daerah, dan seluruh asosiasi diminta solid sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Keenam, instabilitas keamanan yang mengganggu investasi, produksi, dan perdagangan harus segera diatasi karena beban kewajiban dunia usaha terhadap negara, karyawan, dan masyarakat semakin berat.




Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya