Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP:

Pemerintah Harus Cerdas dan Cermat Urus Pangan

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 16:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk cerdas dan cermat dalam mengeluarkan kebijakan di sektor pangan di tengah kondisi yang belum terlalu kondusif saat ini.

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa kelangkaan peredaran beras di lapangan, namun di sisi lain harga beras naik.

Hal ini, menurutnya, karena adanya gebrakan kebijakan sektor pangan dari pemerintah sehingga para pengusaha beras masih dalam posisi wait and see.


“Pemerintah itu akan memberlakukan beras satu harga, dan sampai sekarang belum keluar keputusannya,” kata Rokhmin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut seolah menjadikan masyarakat kelinci percobaan.

“Apakah rakyat itu menerima atau tidak, kalau nggak menerima diubah kan konyol,” kata Rokhmin. 


Ia berharap di situasi yang sedang sulit saat ini sektor pangan tidak perlu membuat kebijakan yang seolah menyusahkan rakyat.

“Jangan lagi sektor pangan ini khususnya pertanian lalu membuat kegaduhan, sehingga para investor, para pelaku bisnis malah takut menanamkan modal di negeri kita,” tutupnya.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya