Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP:

Pemerintah Harus Cerdas dan Cermat Urus Pangan

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 16:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk cerdas dan cermat dalam mengeluarkan kebijakan di sektor pangan di tengah kondisi yang belum terlalu kondusif saat ini.

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa kelangkaan peredaran beras di lapangan, namun di sisi lain harga beras naik.

Hal ini, menurutnya, karena adanya gebrakan kebijakan sektor pangan dari pemerintah sehingga para pengusaha beras masih dalam posisi wait and see.


“Pemerintah itu akan memberlakukan beras satu harga, dan sampai sekarang belum keluar keputusannya,” kata Rokhmin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut seolah menjadikan masyarakat kelinci percobaan.

“Apakah rakyat itu menerima atau tidak, kalau nggak menerima diubah kan konyol,” kata Rokhmin. 


Ia berharap di situasi yang sedang sulit saat ini sektor pangan tidak perlu membuat kebijakan yang seolah menyusahkan rakyat.

“Jangan lagi sektor pangan ini khususnya pertanian lalu membuat kegaduhan, sehingga para investor, para pelaku bisnis malah takut menanamkan modal di negeri kita,” tutupnya.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya