Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP:

Pemerintah Harus Cerdas dan Cermat Urus Pangan

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 16:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk cerdas dan cermat dalam mengeluarkan kebijakan di sektor pangan di tengah kondisi yang belum terlalu kondusif saat ini.

Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk dapat memastikan bahwa kelangkaan peredaran beras di lapangan, namun di sisi lain harga beras naik.

Hal ini, menurutnya, karena adanya gebrakan kebijakan sektor pangan dari pemerintah sehingga para pengusaha beras masih dalam posisi wait and see.


“Pemerintah itu akan memberlakukan beras satu harga, dan sampai sekarang belum keluar keputusannya,” kata Rokhmin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut seolah menjadikan masyarakat kelinci percobaan.

“Apakah rakyat itu menerima atau tidak, kalau nggak menerima diubah kan konyol,” kata Rokhmin. 


Ia berharap di situasi yang sedang sulit saat ini sektor pangan tidak perlu membuat kebijakan yang seolah menyusahkan rakyat.

“Jangan lagi sektor pangan ini khususnya pertanian lalu membuat kegaduhan, sehingga para investor, para pelaku bisnis malah takut menanamkan modal di negeri kita,” tutupnya.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya