Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumen Polri)

Politik

Polri Bisa Lebih Kuat dari Presiden jika UU Tak Direvisi

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah sangat mendesak dilakukan.

Ia mengingatkan bahwa tanpa pembatasan yang jelas, Polri bisa menjadi institusi yang kekuatannya melebihi Presiden.

“Revisi undang-undang Polri ini harus dilakukan. Karena kalau tidak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari Presiden,” ujar Pangi, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.


Menurutnya, Polri dengan kewenangan luas tanpa pengawasan berpotensi menciptakan kekuasaan yang tidak terkendali.

“Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya karena kekuatan, kekuasaan, tanpa dibatasi, dia diberikan kewenangan yang luas, dia tidak ada yang bisa mengawasi,” tegasnya.

Pangi menambahkan, salah satu problem besar adalah mekanisme akuntabilitas hukum terhadap anggota Polri sendiri. Dengan posisi yang begitu kuat, pelanggaran yang dilakukan anggota bisa saja tidak tersentuh.

“Bahkan kalau anggotanya pun melanggar dia tidak bisa diadili karena kewenangannya tanpa batas. Menurut saya sudah waktunya hari ini Polri direvisi semua undang-undangnya,” jelas Pangi.

Ia menekankan, revisi UU Polri akan menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi kekuasaan tetap seimbang, menjaga prinsip demokrasi, serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya