Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

Geng Solo Lemahkan Kendali Presiden Prabowo

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengakomodasi kelompok politik tertentu berpotensi membahayakan stabilitas pemerintahan.

“Memang terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama. Loyalitas ganda itu nggak bisa apalagi matahari kembar,” ujar Pangi saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menyinggung peran kelompok yang disebutnya sebagai “geng Solo” yang menurutnya membuat kendali Presiden atas aparat negara melemah. 


"Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini,” tegas Pangi.

Dia lantas menyinggung jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijen dan aparat TNI-Polri. Pangi pun membandingkan penanganan unjuk rasa saat ini dengan kondisi pada 2019. 

“2019 yang terjadi bisa satu kali 24 jam, sekarang kok bisa seperti ini unjuk rasa panjang sekali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung akar kekecewaan rakyat yang tidak hanya soal pajak, melainkan juga penderitaan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. 

“Kekecewaan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Jadi menurut saya harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski tidak menyebut secara langsung, Pangi menyatakan publik memahami siapa yang dimaksud dengan kelompok geng solo.

“Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Tapi kita bisa paham lah,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Pangi juga mengingatkan agar aparat tidak menstigma aksi unjuk rasa yang berjalan damai. 

"Saya heran juga kadang-kadang kalau nggak anarkis tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu masalah juga mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya