Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

Geng Solo Lemahkan Kendali Presiden Prabowo

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengakomodasi kelompok politik tertentu berpotensi membahayakan stabilitas pemerintahan.

“Memang terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama. Loyalitas ganda itu nggak bisa apalagi matahari kembar,” ujar Pangi saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menyinggung peran kelompok yang disebutnya sebagai “geng Solo” yang menurutnya membuat kendali Presiden atas aparat negara melemah. 


"Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini,” tegas Pangi.

Dia lantas menyinggung jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijen dan aparat TNI-Polri. Pangi pun membandingkan penanganan unjuk rasa saat ini dengan kondisi pada 2019. 

“2019 yang terjadi bisa satu kali 24 jam, sekarang kok bisa seperti ini unjuk rasa panjang sekali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung akar kekecewaan rakyat yang tidak hanya soal pajak, melainkan juga penderitaan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. 

“Kekecewaan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Jadi menurut saya harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski tidak menyebut secara langsung, Pangi menyatakan publik memahami siapa yang dimaksud dengan kelompok geng solo.

“Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Tapi kita bisa paham lah,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Pangi juga mengingatkan agar aparat tidak menstigma aksi unjuk rasa yang berjalan damai. 

"Saya heran juga kadang-kadang kalau nggak anarkis tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu masalah juga mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini,” pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya