Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

Geng Solo Lemahkan Kendali Presiden Prabowo

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengakomodasi kelompok politik tertentu berpotensi membahayakan stabilitas pemerintahan.

“Memang terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi, apalagi mencoba ada kesetiaan baru karena punya kesetiaan lama. Loyalitas ganda itu nggak bisa apalagi matahari kembar,” ujar Pangi saat menjadi narasumber di salah satu stasiun TV, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Ia menyinggung peran kelompok yang disebutnya sebagai “geng Solo” yang menurutnya membuat kendali Presiden atas aparat negara melemah. 


"Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini,” tegas Pangi.

Dia lantas menyinggung jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijen dan aparat TNI-Polri. Pangi pun membandingkan penanganan unjuk rasa saat ini dengan kondisi pada 2019. 

“2019 yang terjadi bisa satu kali 24 jam, sekarang kok bisa seperti ini unjuk rasa panjang sekali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung akar kekecewaan rakyat yang tidak hanya soal pajak, melainkan juga penderitaan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. 

“Kekecewaan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Jadi menurut saya harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski tidak menyebut secara langsung, Pangi menyatakan publik memahami siapa yang dimaksud dengan kelompok geng solo.

“Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Tapi kita bisa paham lah,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Pangi juga mengingatkan agar aparat tidak menstigma aksi unjuk rasa yang berjalan damai. 

"Saya heran juga kadang-kadang kalau nggak anarkis tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu masalah juga mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya