Berita

Kolase Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Narasi Adu Domba Prabowo dengan Jokowi Harus Dihentikan

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 05:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Derasnya opini publik yang mencoba mengaitkan dinamika aksi kericuhan demonstrasi dengan keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan bentuk adu domba. 

Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan dua tokoh besar antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik. Narasi-narasi itu harus dihentikan,” tegas Pangeran dalam ketegangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 2 September 2025.


Ia juga secara lantang mengatakan, narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif. 

Pangeran menduga ada upaya soft character assassination agar agenda konsolidasi nasional yang sedang dibangun antar elite tidak terwujud.

“Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan. 

“Kita sedang menyaksikan peralihan yang dewasa, pergantian tongkat estafet kepemimpinan antar dua negarawan, bukan pertarungan tersembunyi. Menempatkan mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam dua kutub yang saling meniadakan adalah kegagalan memahami arah sejarah bangsa,” tambahnya.

Pangeran mengajak masyarakat tidak terjebak pada politik ilusi, yakni politik yang menjual drama tapi miskin realitas. 

Ia menegaskan bahwa loyalitas barisan Jokowi terhadap Presiden Prabowo merupakan keniscayaan dan bersifat absolut. Hal itu menjadi fondasi yang tidak akan bisa digoyahkan oleh framing media sosial atau opini publik sesaat.

“Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan kepercayaan kita pada proses hukum dan kerja negara. Di tengah hiruk-pikuk opini dan narasi yang saling bersilang, kedewasaan kita sebagai warga negara diuji bukan untuk saling curiga, tetapi untuk tetap percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya,” pungkas dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya