Berita

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: PPID DKI Jakarta)

Politik

Sudah Tepat Pramono Tidak Turun Hadapi Massa Pendemo

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 18:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang tidak turun langsung menghadapi aksi massa sepekan kemarin sudah tepat.

Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, gelombang unjuk rasa besar beberapa waktu lalu menyasar Gedung DPR RI. Sebab tuntutan yang dibawa massa ditujukan kepada elite legislatif dan pemerintah pusat.

"Jadi wajar apabila Gubernur DKI Jakarta memilih untuk tidak turun langsung menemui massa," kata Sugiyanto melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Selasa 2 September 2025.


Menurut Sugiyanto, apabila Pramono menemui pendemo, maka berpotensi menimbulkan tafsir keliru, seakan-akan DKI 1 ingin mengambil alih panggung kebijakan yang seharusnya menjadi domain DPR RI atau Presiden. 

"Pramono yang memilih bekerja di balik layar dengan memprioritaskan ketertiban dan pemulihan kota merupakan keputusan yang logis dan tepat," kata Sugiyanto.

Terkait ada yang membandingkan sikap Pramono dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memilih turun langsung menemui massa, kata Sugiyanto, juga tidak tepat.

"Di dua daerah tersebut, sasaran massa adalah pemerintah provinsi setempat sehingga wajar jika gubernurnya hadir," pungkas Sugiyanto.




Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya