Kepala BPKH, Fadlul Imansyah. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Usai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah mengaku komitmen mendukung penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024.
Hal itu disampaikan Fadlul usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 6,5 jam sejak pukul 09.42 WIB hingga pukul 16.12 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 2 September 2025.
"Sebagai warga negara yang baik dan sebagai perwakilan dari lembaga negara, tentu saja kami mendukung sepenuhnya segala bentuk perihal untuk menegakkan UU dan peraturan setiap ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Fadlul kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore, 2 September 2025.
Fadlul mengaku materi pemeriksaan kali ini sama seperti ketika dirinya dimintai keterangan di tahap penyelidikan KPK.
"Apa yang kami memberikan keterangan sebagai saksi merupakan pendalaman dari apa yang sudah dilakukan di dalam penyelidikan," kata Fadlul.
Saat disinggung soal aliran uang, Fadlul mempersilakan untuk bertanya ke penyidik.
"Yang penting kita sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia," pungkasnya.
Fadlul Imansyah sebelumnya sudah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan di KPK pada, Selasa 8 Juli 2025.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
