Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

Tiongkok Yakin Prabowo Mampu Pulihkan Stabilitas RI Secara Cepat dan Tepat

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 17:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok memahami sekaligus menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Beijing, seiring dengan gelombang protes besar di sejumlah kota di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyambut baik kedatangan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mewakili Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Jiakun mengaku pihaknya terus memantau perkembangan demo di Indonesia dan yakin pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengatasinya dengan cepat dan tepat. 


“Kami mencatat perkembangan terbaru di Indonesia dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani situasi domestik secara tepat dan memulihkan stabilitas secepatnya,” ujar Guo, seperti dikutip dari China Daily, Selasa, 2 September 2025.

Ia menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat demi melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

“Tiongkok berharap Indonesia mengambil langkah efektif untuk menjamin keselamatan dan keamanan lembaga maupun personel Tiongkok di Indonesia," kata dia.

Kerusuhan dan unjuk rasa terjadi sejak 28 Agustus 2025 lalu di Jakarta, sejumlah kota di Jawa, serta di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Massa menyoroti gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta.

Aksi tersebut kemudian disusupi penjarahan di rumah pribadi beberapa anggota DPR, termasuk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu, 31; Agustus 2025 menegaskan telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi perusakan fasilitas publik maupun penjarahan. 

Ia juga meminta DPR menghentikan pembayaran tunjangan perumahan serta menangguhkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya