Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: RMOL/Raiza Andini)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru untuk mengejar penerimaan negara.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara daring, Selasa, 2 September 2025.
Ia menegaskan meski kebutuhan belanja negara pada tahun 2025 sangat besar, negara tidak akan menaikkan pajak.
"Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan, tanpa ada kebijakan-kebijakan baru," kata Sri Mulyani.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah sendiri telah merancang belanja negara Rp 3.786,5 triliun. Sementara target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.147,7 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pajak senilai Rp 2.357,7 triliun.
Target penerimaan pajak tersebut naik 13,5 persen dibanding proyeksi tahun ini. Namun, Sri Mulyani memastikan langkah tersebut tidak akan ditempuh lewat penambahan beban rakyat.
"Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk tingkatkan pendapatan kita menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama," tegasnya.
Alih-alih menambah tarif, pemerintah, kata Sri Mulyani akan fokus memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan memperketat pengawasan wajib pajak.
"Enforcement dan dari sisi compliance kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan, sehingga bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh sedangkan yang tidak mampu dan masih lemah dibantu secara maksimal," tandasnya.
Adapun keputusan ini diambil setelah insiden penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tanggerang Selatan pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025.
Dalam insiden tersebut, rumah bendahara negara itu porak poranda oleh sekelompok orang tak dikenal. Diduga pemantik amarah masyarakat terjadi karena Menteri Keuangan ini menambah penerimaan pajak, seperti pajak e-commerce di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.
